Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Malang menggelar silaturahim bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Republik Indonesia, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, pada Sabtu (8/8/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor PDM Kota Malang dan dihadiri Ketua Majelis dan Lembaga PDM Kota Malang, Ketua Ortom tingkat daerah, Ketua dan Anggota Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM), Pimpinan Cabang Aisyiyah (PCA), Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM), hingga pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM).
Silaturahim tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan antara Mendikdasmen dengan keluarga besar Muhammadiyah sekaligus membahas berbagai tantangan dan arah transformasi pendidikan nasional. Dalam pertemuan itu, Abdul Mu’ti menyoroti perubahan paradigma masyarakat dalam memandang mutu pendidikan serta strategi pemerintah menghadapi perubahan sosial dan demografi.
Abdul Mu’ti menegaskan bahwa mutu pendidikan saat ini menjadi pertimbangan utama masyarakat. “Kualitas pendidikan saat ini menjadi penentu utama keberlangsungan sebuah lembaga,” ujar Abdul Mu’ti.
Ia menjelaskan, masyarakat kini semakin mempertimbangkan hasil dan nilai tambah pendidikan dibandingkan sekadar biaya yang harus dikeluarkan.
“Masyarakat lebih peduli pada hasil dan nilai tambah pendidikan daripada sekadar aksesibilitas biaya,” jelasnya.
Menurut Abdul Mu’ti, perubahan paradigma tersebut terlihat dari munculnya sekolah dengan biaya relatif tinggi yang tetap diminati masyarakat. Sebaliknya, sekolah yang menawarkan biaya rendah atau gratis tetapi memiliki mutu yang dinilai kurang baik mulai ditinggalkan.
“Dunia pendidikan menghadapi tantangan serius akibat perubahan struktur sosial-demografi,” kata Abdul Mu’ti.
Ia menyebut penurunan jumlah siswa di sejumlah sekolah berkaitan dengan penundaan pernikahan, fenomena childfree, serta keberhasilan program keluarga berencana yang membatasi jumlah anak dalam satu keluarga.
Abdul Mu’ti juga menjelaskan munculnya kelompok keluarga muda profesional yang memiliki perhatian tinggi terhadap kualitas pendidikan anak.
“Kelompok ini cenderung memilih sekolah yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki basis nilai agama yang kuat,” tutur Abdul Mu’ti.
Menurutnya, kondisi tersebut turut mendorong pertumbuhan sekolah Islam terpadu dan sekolah Muhammadiyah yang dikelola secara profesional.
Dalam kesempatan tersebut, Abdul Mu’ti juga memaparkan strategi pemerintah dalam menghadirkan layanan pendidikan yang lebih terdiferensiasi. Pemerintah kini tengah menyiapkan skema layanan pendidikan yang dapat lebih mengakomodasi berbagai spektrum kemampuan siswa.
Ia menjelaskan, pemerintah tidak hanya berupaya meningkatkan mutu sekolah yang masih berada di bawah standar, tetapi juga menyiapkan sekolah unggul bagi siswa dengan kemampuan akademik di atas rata-rata. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memberikan ruang bagi siswa berbakat agar dapat mengembangkan potensinya secara maksimal.
Salah satu gagasan yang disampaikan adalah pengembangan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) yang direncanakan hadir di setiap kabupaten dan kota. Sekolah tersebut ditujukan bagi siswa dengan kemampuan akademik tinggi, dengan proses seleksi yang antara lain menggunakan tes skolastik dan pengukuran IQ. Pada tahap awal, struktur sekolah dirancang mencakup dua kelas SMP dan dua kelas SMA.
Abdul Mu’ti turut menyoroti potensi besar Muhammadiyah dalam pengembangan pendidikan nasional. Muhammadiyah saat ini mengelola sekitar 6.000 sekolah di berbagai wilayah Indonesia, sehingga memiliki jaringan yang kuat untuk berkontribusi dalam peningkatan mutu pendidikan.
