Kementerian Agama (Kemenag) tengah menyiapkan langkah strategis untuk membenahi tata kelola keberangkatan mahasiswa Indonesia yang akan menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar, Mesir. Langkah ini diambil guna memastikan seluruh mahasiswa berangkat melalui mekanisme resmi, mendapatkan pendampingan yang memadai, serta terlindungi dari praktik percaloan hingga paparan paham radikal.
Rencana pembenahan ini mengemuka dalam pertemuan antara Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir, Kuncoro Giri Waseso, di Kantor Pusat Kemenag, Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (6/7/2026).
“Keinginan anak-anak Indonesia untuk kuliah di Al-Azhar sangat besar, sementara kuota yang tersedia terbatas. Kondisi ini harus kita tata agar mereka tetap memperoleh kesempatan belajar melalui mekanisme yang jelas, aman, dan berada dalam pembinaan pemerintah,” ujar Wamenag.
Melalui pembenahan ini, Kemenag ingin membangun sistem yang mampu meminimalkan praktik percaloan (broker) sekaligus memastikan seluruh mahasiswa Indonesia di Mesir terdata dan diawasi dengan baik.
Untuk itu, Kemenag membuka ruang terhadap berbagai usulan regulasi bersama antara Pemerintah Indonesia dan pihak Al-Azhar agar mekanisme rekomendasi serta penerimaan mahasiswa dapat berjalan selaras.
“Kita harus membangun kesepahaman lebih dahulu dengan Al-Azhar sehingga regulasi yang kita susun sejalan dengan persyaratan penerimaan mereka. Yang kita cari adalah solusi konkret agar anak-anak kita tetap bisa belajar di sana dengan pembinaan yang lebih baik,” tambahnya.
Gagasan Membuka Kelas Persiapan di Indonesia
Wamenag melontarkan gagasan yang pernah didiskusikan dengan pimpinan Al-Azhar, yaitu membuka kelas persiapan atau perkuliahan Al-Azhar di Indonesia. Lewat skema ini, sebagian masa studi awal dapat ditempuh di dalam negeri dengan menghadirkan dosen dan profesor langsung dari Al-Azhar.
“Saya melihat gagasan ini sangat menarik. Selain dapat meningkatkan kualitas akademik, juga dapat mengurangi penumpukan keberangkatan sekaligus memastikan mahasiswa yang berangkat benar-benar siap,” jelas Wamenag seraya menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan administratif maupun kebijakan penuh.
Pada kesempatan yang sama, Dubes RI untuk Mesir, Kuncoro Giri Waseso, memaparkan bahwa persoalan mahasiswa Indonesia di Mesir tidak hanya berkutat pada aspek akademik, melainkan juga masalah non-akademik yang membutuhkan penanganan serius.
KBRI Kairo mencatat masih adanya praktik broker keberangkatan. Bahkan, ditemukan kasus warga negara Indonesia (WNI) yang diduga bertindak sebagai mediator dan terindikasi kuat memiliki keterkaitan dengan jaringan radikal.
“Persoalan non-akademik ini sangat banyak. Selain praktik broker, kami juga memberikan perhatian serius terhadap potensi penyebaran paham radikal. Karena itu, diperlukan tata kelola yang lebih kuat sejak mahasiswa berangkat dari Indonesia,” tegas Kuncoro. (*/tim)
