Keruntuhan gletser di kawasan Himalaya yang memicu banjir bandang dahsyat di Nepal menjadi salah satu bencana paling mematikan dalam sejarah modern wilayah tersebut. Hingga Sabtu (5/9/2026), sebanyak 1.290 orang dipastikan tewas dan lebih dari 5.600 lainnya hilang. Ancaman nyata krisis iklim yang kian tak terkendali.
Pakar Tata Kelola Bencana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Rahmawati Husein, M.C.P., Ph.D., menilai Tragedi Nepal harus dibaca sebagai peringatan keras atas melonjaknya risiko bencana di kawasan pegunungan tinggi akibat pemanasan global.
“Ini bukti nyata perubahan iklim. Longsoran es dan batu ini dipaksa mencair oleh lonjakan suhu bumi. Dari sisi tata kelola, penyelesaiannya tidak bisa lagi hanya menjadi urusan satu negara, tetapi sudah menjadi alarm bagi seluruh penduduk bumi,” ujar Rahmawati, Sabtu (5/9/2026).
Temuan ilmiah memperkuat kekhawatiran tersebut. Laporan International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) 2026 mencatat laju pelelehan gletser di kawasan Hindu Kush Himalaya melaju dua kali lebih cepat dibanding era 2000-an. Dalam kurun 1990–2020, luas gletser menyusut sekitar 12 persen dan cadangan esnya tergerus hingga 9 persen.
Bagi Indonesia yang berstatus negara kepulauan, akumulasi mencairnya es daratan secara global dalam jangka panjang berujung pada kenaikan muka air laut. Hal ini mengancam keberadaan pulau-pulau kecil dan kawasan pesisir di Tanah Air.
“Bencana Nepal bukan sekadar kejadian lokal. Mencairnya es daratan secara global akan menaikkan permukaan air laut. Indonesia harus waspada karena pulau-pulau kecil kita langsung terdampak,” tegasnya.
Menghadapi ancaman ini, Rahmawati mendorong penanganan dua jalur: mitigasi global untuk menekan emisi karbon dan penguatan adaptasi bencana lokal. Negara-negara dunia mendesak kepatuhan terhadap konsensus iklim global untuk menahan laju kenaikan suhu.
Secara teknis, mitigasi bencana di kawasan rawan memerlukan:
- Penguatan sistem pemantauan gletser dan permafrost terstandar;
- Sistem peringatan dini (EWS) yang terintegrasi;
- Penataan ruang berbasis risiko bencana; serta
- Pertukaran data iklim lintas negara.
ICIMOD sendiri sejak Agustus 2026 telah mendorong strategi regional terpadu untuk kawasan Hindu Kush Himalaya. Bencana Nepal menjadi pengingat tegas bahwa krisis iklim bukan lagi sebatas isu lingkungan, melainkan ancaman langsung terhadap keselamatan manusia dan ketahanan suatu negara. (*/tim)
