Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI resmi mengumumkan daftar jemaah haji yang masuk dalam daftar tunggu (waiting list) untuk keberangkatan musim haji 1448 H/2027 M jauh lebih awal. Langkah strategis ini menjadi penanda awal transformasi tata kelola haji yang lebih proaktif, tertib, dan transparan.
Saat ini, daftar jemaah yang diproyeksikan berangkat pada 2027 tersebut sedang memasuki tahap verifikasi di tingkat Kabupaten/Kota. Pengumuman lebih dini ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak dalam agenda Pembinaan Persiapan Operasional Haji di Asrama Haji Kelas I Surabaya, Jawa Timur, Senin (20/7/2026).
“Jemaah sudah kita umumkan semua. Daftar waiting list yang akan berangkat tahun 2027 sudah kita rilis,” ujar Dahnil dalam arahannya.
Dahnil menegaskan, kebijakan pengumuman lebih awal ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan upaya memberikan ruang persiapan yang ideal bagi calon jemaah maupun pemerintah.
Dengan kepastian yang didapat lebih cepat, jemaah memiliki waktu memadai untuk menyiapkan dokumen, kesehatan, pemahaman manasik, hingga mental sebelum berangkat ke Tanah Suci. Bagi Kemenhaj, waktu persiapan yang lebih panjang memungkinkan penyusunan strategi pelayanan yang lebih terencana tanpa terburu-buru.
“Penyelenggaraan haji ke depan diarahkan pada pendekatan yang sistematis. Bukan sekadar mengurus keberangkatan, melainkan membangun ekosistem pelayanan sejak jauh hari,” lanjutnya.
Membangun Ta’liful Qulub
Selain persiapan teknis, Wamenhaj meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenhaj, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil), hingga petugas haji di lapangan untuk membangun komunikasi intensif dan kedekatan emosional dengan calon jemaah.
“Bapak dan Ibu semuanya harus punya engagement yang kuat dengan jemaah. Itu yang ingin kita bangun sejak dini,” tegas Dahnil.
Ia mengaitkan pendekatan ini dengan konsep ta’liful Qulub (perekatan hati)—yakni melayani jemaah dengan kepedulian dan silaturahmi. Lewat konsep ini, jemaah tidak dipandang sekadar sebagai pengguna layanan, melainkan amanah agama dan negara yang harus dibina.
Dahnil menambahkan, sebagai lembaga yang dibentuk pada era Presiden Prabowo Subianto, Kemenhaj memiliki tanggung jawab yang melampaui penyedia jasa travel biasa. Pengelolaan haji tidak terbatas pada urusan transportasi, akomodasi, dan konsumsi, tetapi juga mengemban misi transformasi nilai.
“Haji harus membawa transformasi nilai kebangsaan, moral, dan keadaban. Ini kita rumuskan melalui ‘Tri Sukses’: Sukses Ritual, Sukses Ekonomi, dan Sukses Peradaban,” urainya.
Mengakhiri arahannya, Wamenhaj meminta seluruh jajaran Kemenhaj di daerah untuk segera bergerak menyapa jemaah. Perubahan pola kerja ini menjadi ujian awal bagi Kemenhaj dalam membuktikan transformasi pelayanan, dari sekadar perubahan struktur kelembagaan menjadi kehariran nyata negara dalam mendampingi umat. (*/tim)
