Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur menggelar Dialog Kebangsaan bertema “Menguji Masa Depan MBG: Gizi, Anggaran dan Kepentingan Publik” di Aula Mas Mansur, Gedung Muhammadiyah Jawa Timur, Selasa (25/8/2026).
Kegiatan tersebut membahas secara kritis program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program prioritas nasional. Dialog menghadirkan tiga narasumber, yakni anggota DPR RI Komisi XI Dr. Ir. Ahmad Rizki Sadig, M.Si., Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN) Dr. Mariman Darto, S.E., M.Si., serta Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya Prof. Dr. Mundakir, S.Kep., Ns., M.Kep.
Lebih dari 200 peserta mengikuti dialog tersebut. Mereka berasal dari kalangan tokoh politik nasional dan lokal, anggota PWM Jawa Timur, serta perwakilan LHKP Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) se-Jawa Timur.
LHKP Ingin Publik Memahami MBG Secara Utuh
Ketua LHKP PWM Jawa Timur, Dr. Mukayat Al-Amin, M.Sosio., mengatakan dialog tersebut menjadi ruang untuk memperdalam pemahaman mengenai pelaksanaan MBG. Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui sejauh mana program tersebut berjalan sebagai program prioritas nasional.
“Kita lakukan dialog dalam rangka untuk mengangsu ilmu. Sampai di manakah program MBG sebagai program prioritas nasional itu bekerja,” ujarnya.
Mukayat menilai MBG memiliki tujuan yang baik karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi masyarakat. Ia mengaitkan semangat tersebut dengan nilai kemanusiaan yang juga menjadi bagian dari nubuwwah, yaitu sabda Nabi Saw dan cita-cita KH. Ahmad Dahlan juga amanat konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945.
Ia berharap kehadiran Mariman Darto sebagai Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN dapat membantu memperjelas pelaksanaan program MBG kepada masyarakat.
“MBG itu cita-cita nubuwwah (kenabian), yaitu memberi makan orang,” kata Mukayat.
Ia kemudian berseloroh bahwa program MBG berada di tangan kader Muhammadiyah. Pernyataan tersebut disambut tawa para peserta.
Mukayat juga menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan tidak memiliki kepentingan untuk mengelola SPPG. “Saya tidak memiliki SPPG dan tidak punya cita-cita untuk punya SPPG karena passion saya tidak di situ,” ujarnya.
LHKP Perkuat Media dan Pendidikan Politik
Dalam kesempatan tersebut, Mukayat juga menyampaikan perkembangan sejumlah program LHKP PWM Jawa Timur. Salah satunya adalah maklumat.id, media yang dikelola LHKP PWM Jawa Timur dan telah memasuki usia tiga tahun.
Menurut Mukayat, maklumat.id memiliki 13 wartawan yang mengangkat isu politik, sosial, pendidikan, ekonomi, serta olahraga. Ia melihat media tersebut memiliki prospek besar untuk dikembangkan sebagai media yang tidak hanya menyampaikan dakwah Muhammadiyah, tetapi juga mengangkat berbagai persoalan publik.
“Orientasinya tidak hanya memberitakan dakwah Muhammadiyah, tetapi juga dakwah yang lain, ekonomi, sosial, budaya, politik, pendidikan,” jelasnya.
LHKP juga menyiapkan Sekolah Kepemimpinan Politik Perempuan yang rencananya berlangsung pada 25 September 2026 di Hotel Amaris, Surabaya. Pada Oktober mendatang, LHKP berencana menggelar diskusi publik mengenai peran pemuda dalam menentukan masa depan bangsa.
Mukayat mengatakan LHKP ingin mengajak tokoh-tokoh muda di Jawa Timur membicarakan persoalan kebangsaan setelah Indonesia memasuki usia 81 tahun kemerdekaan.
Muhammadiyah Dorong Warga Tidak Mudah Percaya Media Sosial
Wakil Ketua PWM Jawa Timur yang membidangi LHKP, Muhammad Khoirul Abduh, S.Ag., M.Si., mengatakan dialog tersebut diharapkan memberikan pencerahan kepada warga Muhammadiyah dalam menyikapi MBG.
Ia menegaskan bahwa forum tersebut bukan bagian dari dukungan politik kepada Presiden Prabowo Subianto. LHKP, kata dia, ingin menghadirkan informasi yang lebih utuh agar masyarakat dapat menilai MBG berdasarkan data dan penjelasan dari pihak yang memahami program tersebut.
“Kenapa tema ini dibuat? Pertama, MBG itu menjadi pro-kontra. Kita ini bukan pendukung Presiden Prabowo ataupun tim sukses, tetapi akan memberikan pencerahan kepada masyarakat, terutama warga Muhammadiyah, bagaimana menyikapi MBG ini,” kata Abduh.
Ia menyoroti derasnya arus informasi di media sosial yang dapat membentuk persepsi masyarakat tanpa melalui proses verifikasi. Karena itu, masyarakat perlu lebih kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi.
Khoirul mengingatkan pentingnya prinsip tabayun sebagaimana pesan Al-Qur’an dalam Surah Al-Hujurat ayat 6. Menurutnya, informasi yang belum terverifikasi tidak seharusnya langsung dikomentari atau disebarluaskan karena dapat memunculkan kesalahpahaman yang berdampak pada kehidupan sosial dan kebangsaan.
“Isu-isu tentang sesuatu yang kita tidak tahu itu jangan disikapi dengan komentar yang kemudian membuat kita terjerumus,” ujarnya.
LHKP Hadirkan Ahli untuk Jawab Isu MBG
Khoirul menjelaskan bahwa LHKP memilih menghadirkan para ahli agar masyarakat memperoleh penjelasan langsung mengenai berbagai aspek MBG. Pembahasan mencakup konsep program, pemenuhan gizi, hingga sumber pembiayaan.
Ia menyebut salah satu isu yang berkembang di masyarakat adalah anggapan bahwa anggaran BGN menggunakan dana pendidikan. Karena itu, forum tersebut memberikan ruang kepada Ahmad Rizki Sadig sebagai anggota DPR RI untuk menjelaskan aspek anggaran dan kebijakan dari perspektif parlemen.
Sementara itu, Mariman Darto diharapkan menjelaskan konsep dan tujuan MBG secara menyeluruh, termasuk pelaksanaannya melalui BGN.
Abduh berharap peserta tidak sekadar menerima informasi yang beredar di media sosial, tetapi mampu membandingkannya dengan penjelasan dari sumber yang kompeten.
“LHKP Jatim bertugas mencerdaskan dengan mendatangkan ahlinya yang mengetahui betul tentang MBG ini, tentang BGN, termasuk dana dan unsur yang ada di dalam makanan bergizi tersebut,” katanya.
Ia juga meminta PWM Jawa Timur dan jajaran LHKP di daerah untuk menyampaikan hasil dialog kepada masyarakat sehingga informasi yang diperoleh tidak berhenti di forum tersebut.
“PWM Jatim menjadi ujung tombak untuk menjelaskan secara detail hasil pertemuan ini,” pungkas Abduh. (Nidlom)
