Ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana tidak boleh hanya bergantung pada aksi tanggap darurat setelah musibah terjadi. Upaya pencegahan dan mitigasi berbasis lingkungan harus menjadi fondasi utama untuk menekan risiko bencana yang dapat diprediksi.
Hal tersebut ditegaskan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla, saat memberikan sambutan pada penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Resiliensi Bencana (LRB)/Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) PP Muhammadiyah di BBPPMPV Seni dan Budaya D.I. Yogyakarta, Ahad (13/9/2026).
Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 ini mendorong Muhammadiyah untuk mengambil peran lebih jauh dengan memelopori gerakan mitigasi bencana dari hulu, khususnya terkait penanganan banjir dan kekeringan.
“Prinsipnya sama seperti dokter, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kita harus melangkah ke belakang untuk menangani bencana yang dapat diprediksi sejak awal, seperti banjir akibat kerusakan lingkungan,” ujar pria yang akrab disapa JK tersebut.
Ia mencontohkan langkah konkret yang dapat diinisiasi berbasis masjid, seperti pemanfaatan air wudu untuk mendukung penghijauan dan pembibitan tanaman. Langkah sederhana ini dinilai efektif merawat lingkungan sekaligus membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap pencegahan bencana.
Respons Cepat dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Meski mitigasi diutamakan, JK menekankan bahwa kecepatan respons saat penanganan darurat (golden time) tetap menjadi penentu utama keselamatan penyintas. PMI sendiri menerapkan standar bahwa bantuan harus tiba di lokasi bencana paling lambat enam jam setelah kejadian.
Namun, kecepatan respons tersebut harus disokong kesiapan logistik yang matang. Dalam kondisi krisis, korban membutuhkan aksi nyata dan pemenuhan kebutuhan dasar segera, bukan sekadar ucapan empati.
“Masyarakat terdampak tidak butuh sekadar Imbauan ‘sabar-sabar’. Mereka butuh makanan, pakaian, tempat tinggal, dan air bersih secara cepat,” tegasnya.
Selain teknis mitigasi dan respons darurat, JK memberikan catatan kritis terkait penyebutan nama lembaga kebencanaan Muhammadiyah, MDMC. Menurutnya, nama yang panjang dan menggunakan istilah asing berpotensi menyulitkan masyarakat di daerah saat membutuhkan bantuan darurat.
“Masyarakat saat darurat butuh nama yang singkat dan gampang diingat, cukup dua atau tiga huruf. Kalau namanya panjang dan berbahasa Inggris, orang di daerah bisa lupa saat butuh bantuan. Sebaiknya gunakan bahasa Indonesia yang sederhana, misalnya ‘Surya Membantu Bencana’,” gurau JK yang disambut gelak tawa hadirin.
Terlepas dari hal itu, JK mengakui Muhammadiyah memiliki potensi besar dalam penanggulangan bencana berkat jaringan rumah sakit, perguruan tinggi, struktur organisasi, hingga relawan yang tersebar luas di seluruh Indonesia.
JK mengimbau PMI dan Muhammadiyah untuk terus memperkuat sinergi dalam mengedukasi masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, serta mempercepat aksi kemanusiaan di seluruh pelosok Tanah Air. (*/tim)
