Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengimbau umat Islam Indonesia untuk mengambil peran strategis sebagai episentrum peradaban Islam dunia di masa depan. Imbauan Menag ini bersamaan dengan penekanan pentingnya penguatan literasi ekonomi syariah nasional.
Pernyataan itu disampaikan Menag saat memberikan sambutan pada Penutupan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-8 sekaligus Milad ke-51 Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, Minggu (26/7/2026).
Menurut Nasaruddin, potensi Indonesia menjadi pusat peradaban didukung oleh stabilitas ekonomi nasional yang solid serta iklim sosial politik yang kondusif, terutama jika dibandingkan dengan dinamika kawasan Timur Tengah yang kerap bergejolak.
Di tengah ketidakpastian global dan penurunan pertumbuhan ekonomi sejumlah negara Muslim di wilayah konflik, kinerja makroekonomi Indonesia justru menunjukkan tren positif. Inflasi terjaga rendah di kisaran 1–2 persen, sementara pertumbuhan ekonomi mampu mencapai 5,2 persen.
“Di kawasan yang sibuk dengan konflik, tentu yang banyak lahir adalah para jenderal. Namun, di tengah masyarakat yang menikmati ketenangan dan kedamaian, yang lahir adalah para profesor dan kiai. Oleh karena itu, mari kita rawat kedamaian ini. Indonesia berpeluang besar menjadi episentrum peradaban dunia Islam yang akan datang,” tegas Menag.
Catatan Kritis Literasi Ekonomi Syariah
Meski memiliki modal sosial dan ekonomi yang kuat, Menag memberikan catatan kritis terkait tingkat kesadaran ekonomi syariah di tanah air yang dinilai belum sejalan dengan besarnya populasi umat Islam.
Dari sekitar 240 juta penduduk Muslim di Indonesia, tingkat kesadaran dan keterlibatan dalam ekonomi syariah saat ini baru mencapai 7,5 persen. Angka ini tertinggal dari Malaysia yang mencatatkan tingkat kesadaran ekonomi syariah hingga 27 persen dari total 20 juta populasi Muslimnya.
Nasaruddin menyoroti pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia yang masih tertahan di bawah 10 persen, meskipun telah diperkenalkan hampir dua dekade. Untuk mengatasi persoalan ini, ia menekankan perlunya pendekatan non-ekonomi guna meningkatkan kualitas ekonomi umat secara holistik.
Peningkatan literasi keuangan dan ekonomi syariah, lanjut Menag, tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan teknis perbankan semata. Diperlukan terobosan melalui pendekatan kultural, keagamaan, serta edukasi masif di pesantren dan lembaga pendidikan.
Ia optimistis, jika penguatan ekonomi syariah terakselerasi seiring dengan pemahaman agama yang mendalam dan stabilitas nasional yang terjaga, Indonesia tidak hanya sekadar unggul secara kuantitas sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar, tetapi juga memimpin secara kualitas dan prestasi di panggung internasional. (*/tim)
