Wakil Menteri Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dr. Dahnil Anzar Simanjuntak, mendadak mengunjungi Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur di Jalan Kertomenanggal IV/1 Surabaya, Kamis (27/8/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan sebelum agenda resmi Dahnil di Jawa Timur untuk menghadiri Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Kabupaten Jombang.
Dahnil datang bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Timur, Dr. H. Mahmudi, S.Ag., M.A. Rombongan tiba dan diterima jajaran PWM Jawa Timur sekitar pukul 10.20 WIB.
Ketua PWM Jawa Timur, Prof. Dr. dr. Sukadiono, M.M., menyambut langsung kedatangan Dahnil. Ia didampingi Wakil Ketua PWM Jawa Timur Dr. Syamsudin, M.Ag., Bendahara PWM Jawa Timur drh. Zainul Muslimin, serta sejumlah perwakilan Lembaga Pembinaan Haji dan Umrah dan Lazismu PWM Jawa Timur.
Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab hingga menjelang waktu salat zuhur. Setelah berdiskusi, Dahnil bersama rombongan menunaikan salat zuhur di Masjid Al-Badar yang berada dalam satu kompleks dengan Kantor PWM Jawa Timur.
Ungkap Capaian 52 Ribu Dam di Indonesia
Dalam pertemuan tersebut, pelaksanaan penyembelihan dam haji menjadi salah satu topik yang dibincangkan. Dahnil menyampaikan apresiasi atas jumlah jemaah yang memilih melaksanakan penyembelihan dam di Indonesia. Tahun ini, sekitar 52 ribu jemaah tercatat melaksanakan penyembelihan dam di tanah air.
“Alhamdulillah, ada sekitar 52 ribu jemaah yang dam-nya disembelih di Indonesia,” ujar Dahnil.
Jumlah tersebut masih lebih rendah dibandingkan jemaah yang melaksanakan penyembelihan dam di Makkah. Tercatat sekitar 150 ribu lebih jemaah melaksanakan penyembelihan dam di Makkah.
“Kita berharap tahun depan jumlahnya bisa semakin banyak yang dam-nya dilaksanakan di Indonesia,” katanya.
Menurut Dahnil, pelaksanaan dam di tanah air membuka peluang agar manfaatnya dapat didistribusikan kepada masyarakat Indonesia. Namun, ia menegaskan bahwa persoalan fikih tetap menjadi ranah ulama.
“Tentu untuk dam di Makkah kita tetap harus menghormati aspek fikih yang menjadi kewenangan para ulama,” ujarnya.
Sementara itu, dam yang disembelih di Makkah tidak dapat dibawa kembali ke Indonesia. Ketentuan tersebut berkaitan dengan regulasi yang berlaku.
Karena itu, hasil penyembelihan dam di Makkah kemudian didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah satu wilayah penerima manfaat tersebut adalah Palestina. “Karena itu, salah satu distribusinya adalah ke Palestina,” katanya.
Wamen Haji Ingatkan KBIHU Soal Regulasi
Dahnil juga menyoroti peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). Menurutnya, lembaga pembimbing jemaah memiliki peran penting dalam memastikan jemaah memahami tata cara ibadah secara benar.
“KBIHU harus memberikan pembimbingan yang baik kepada jemaah,” kata Dahnil.
Ia meminta KBIHU menjalankan pembinaan sesuai ketentuan agama dan regulasi pemerintah. Dahnil juga mengingatkan agar pembimbing tidak melakukan praktik yang bertentangan dengan aturan.
“Jangan sampai dalam proses pembimbingan ada praktik-praktik yang melanggar regulasi,” tegasnya.
Beberapa praktik yang menjadi perhatian antara lain badal haji, badal umrah, dan pelaksanaan dam haji.
Dahnil menilai pembimbingan jemaah harus menempatkan aspek fikih dan regulasi secara proporsional. Dengan demikian, jemaah dapat menjalankan ibadah dengan pemahaman yang baik serta terhindar dari praktik yang tidak sesuai ketentuan.
Muhammadiyah Siap Bantu Pemerintah
Sementara itu, Ketua PWM Jawa Timur, Prof. Dr. dr. Sukadiono menyambut baik perhatian Kemenhaj terhadap pembinaan jemaah. Sukadiono menegaskan bahwa Muhammadiyah siap berkontribusi dalam mendukung pemerintah, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan haji dan umrah.
“Muhammadiyah siap membantu pemerintah, khususnya Kementerian Haji dan Umrah, dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah,” ujar Sukadiono.
Menurutnya, komunikasi antara Muhammadiyah dan Kementerian Haji dan Umrah perlu terus diperkuat. Kerja sama tersebut dapat mencakup pembinaan jemaah, edukasi keagamaan, hingga penguatan layanan haji dan umrah. || Nidlom
