Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, menegaskan bahwa pengelolaan dana haji tidak boleh sekadar berburu imbal hasil investasi. Lebih dari itu, dana haji merupakan amanah besar yang wajib mengutamakan perlindungan jemaah, menjaga kepercayaan publik, serta menjamin keberlanjutan bagi generasi mendatang.
Pesan tegas tersebut disampaikan Muhadjir saat berbicara dalam 8th International Hajj Fund Forum bertajuk “Sustainable Hajj Fund Management Through Strategic Synergy and Digital Transformation” di Jakarta, Kamis (15/10/2026).
“Di balik setiap setoran dana haji, terdapat harapan besar dari para jemaah,” ujar Muhadjir yang juga menjabat sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Oleh karena itu, menurutnya, tolok ukur keberhasilan pengelolaan dana haji tidak cukup dilihat dari besarnya nilai return investasi semata. Pengelolaan dana wajib menyeimbangkan pemanfaatan imbal hasil dengan prinsip kehati-hatian (prudent), manajemen risiko yang terukur, dan tata kelola yang sehat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
Selain tata kelola internal, Muhadjir menyoroti pentingnya memperkuat kolaborasi internasional, khususnya antara Indonesia dan Arab Saudi. Kemitraan ini dinilai perlu ditingkatkan dari sekadar forum dialog menjadi kerja sama konkret, seperti pertukaran pengetahuan hingga pembangunan ekosistem penyelenggaraan haji yang terpadu.
Ekosistem strategis tersebut mencakup sektor transportasi, akomodasi, layanan kesehatan, teknologi, infrastruktur, jasa keuangan, hingga industri halal.
Muhadjir juga membuka peluang investasi strategis di Arab Saudi pada sektor infrastruktur, perhotelan, dan teknologi. Indonesia, bersama negara pengirim jemaah lainnya seperti Brunei Darussalam dan Nigeria, dapat menjajaki skema pembiayaan syariah serta investasi bersama (co-investment).
“Dengan langkah ini, negara-negara pengirim jemaah tak lagi sekadar menjadi pengguna layanan, melainkan bertransformasi menjadi mitra strategis dalam pengembangan ekosistem haji global,” lanjutnya.
Empat Pilar Kunci Pengelolaan Dana Haji
Di sisi lain, percepatan transformasi digital dinilai menjadi kunci utama untuk memperkuat transparansi. Penggunaan teknologi berbasis data yang andal, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan sangat krusial dalam merawat kepercayaan masyarakat.
Sebagai penutup, Muhadjir merangkum bahwa keberlanjutan pengelolaan dana haji bertumpu pada empat pilar utama:
- Tata kelola yang akuntabel (good governance),
- Kemitraan strategis internasional,
- Investasi yang bertanggung jawab, serta
- Inovasi digital.
“Menjaga dana haji bukan sekadar mempertahankan nilai aset keuangan, melainkan merawat kepercayaan, melindungi harapan jemaah, dan memastikan masa depan ibadah haji bagi generasi mendatang,” pungkasnya. (*/tim)
