Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) harus menjadi momentum penting untuk mendorong gerakan pemberantasan korupsi yang lebih sistematis di Indonesia.
Pesan tersebut ditegaskan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, usai menghadiri Resepsi Milad ke-35 Universitas ‘Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta di Hall Walidah Dahlan, Rabu (14/10/2026).
Haedar menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus penangkapan 14 orang di lingkungan BNPB tersebut kepada mekanisme hukum di KPK. Ia meminta proses penegakan hukum berjalan profesional dan transparan dari tahap penyelidikan hingga pengadilan.
“Kalau itu kan wilayahnya KPK. Jadi, tinggal bagaimana langkah-langkah penyelidikan, penyidikan, terus berlanjut hingga proses pengadilan,” ujar Haedar.
Menurut Haedar, publik menaruh harapan besar pada ketegasan KPK. Oleh karena itu, penindakan tidak boleh hanya berhenti pada penyelesaian kasus per kasus, melainkan harus menyentuh akar masalah agar memberi dampak perbaikan kelembagaan yang menyeluruh.
“Apa pun langkah KPK, itu selalu menjadi harapan publik agar pemberantasan korupsi berjalan lebih sistematik,” tambahnya.
Lebih lanjut, Haedar menegaskan komitmen sejarah Muhammadiyah yang selalu konsisten mengawal isu-isu krusial bangsa, mulai dari penanggulangan bencana hingga pembenahan tata kelola dari praktik korupsi. Muhammadiyah tidak hanya menyampaikan keprihatinan, tetapi juga aktif memberikan solusi nyata bagi kemaslahatan masyarakat.
“Sejak dulu Muhammadiyah selalu prihatin dan peduli pada setiap masalah bangsa—baik terkait bencana maupun korupsi—serta terlibat dalam penuntasannya. Saya yakin KPK memiliki komitmen untuk mengambil langkah-langkah sistematis tersebut,” tegasnya.
Sebagai informasi, KPK melancarkan OTT di lingkungan BNPB pada Selasa (13/10/2026) malam. Dalam operasi senyap tersebut, penyidik mengamankan sedikitnya 14 orang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. (*/tim)
