Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amirsyah Tambunan, mengajak pemerintah memanfaatkan momentum Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah sebagai titik tolak untuk melakukan “hijrah birokrasi”. Perubahan ini diharapkan mampu mentransformasi budaya pelayanan publik menjadi lebih kreatif, responsif, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Menurut Amirsyah, semangat hijrah tidak boleh hanya dimaknai sebagai perpindahan spiritual semata. Lebih dari itu, nilai-nilainya harus menjadi landasan dalam tata kelola pemerintahan demi menghadirkan manfaat yang nyata.
“Hijrah birokrasi harus diwujudkan dengan mengubah orientasi pelayanan publik. Dari yang sekadar administratif, menjadi budaya kerja yang kreatif, solutif, responsif, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat,” ujar Amirsyah dalam keterangan tertulisnya dan dirilis inilah.com, Selasa (16/6/2026).
Ia menambahkan bahwa reformasi birokrasi ini merupakan bagian krusial dalam membangun pemerintahan yang tidak kaku pada prosedur, melainkan fokus menghadirkan solusi atas berbagai persoalan sosial.
Amirsyah menjelaskan, konsep “hijrah transformatif” juga harus diarahkan untuk menjawab tantangan besar bangsa, khususnya kemiskinan dan kebodohan. Langkah strategis yang perlu diambil adalah penguatan sektor pendidikan yang berlandaskan moralitas, etos kerja tinggi, serta kolaborasi global.
“Hijrah transformatif harus mampu mengentaskan kemiskinan dan kebodohan menuju masyarakat yang cerdas. Kuncinya ada pada penguatan pendidikan berbasis moral, kerja keras, dan jaringan global,” tuturnya.
Kekuasaan sebagai Amanah
MUI juga mengingatkan para pejabat negara agar menempatkan kekuasaan sebagai amanah untuk melayani, bukan sebagai tujuan akhir. Kekuasaan, lanjut Amirsyah, adalah instrumen untuk menghadirkan kesejahteraan dan keadilan, terutama bagi masyarakat kecil.
Di akhir penyataannya, ia menekankan bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak melulu diukur dari pembangunan fisik dan kecanggihan teknologi, melainkan dari kualitas moral masyarakat dan para penyelenggara negaranya.
“Kemunduran peradaban sebuah bangsa justru sering kali dipicu oleh kemerosotan moral, seperti maraknya korupsi, tindakan kekerasan seksual, dan berbagai penyakit sosial lainnya,” pungkas Amirsyah. (*/tim)
