Keberlangsungan organisasi besar tidak bisa hanya mengandalkan semangat perjuangan, tetapi wajib ditopang oleh sistem administrasi dan pengelolaan keuangan yang tertib.
Pesan tersebut ditegaskan oleh Bendahara Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Hilman Latief, saat menjadi keynote speaker dalam seminar “Keluarga Tangguh Finansial Syariah in This Economy”. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian Resepsi Milad ke-108 ‘Aisyiyah yang digelar Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah (PWA) DKI Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Dalam paparannya, Hilman menerangkan bahwa literasi keuangan bukan sekadar urusan menghitung atau menyusun laporan, melainkan bagian dari upaya membangun budaya organisasi yang disiplin dan akuntabel.
“Organisasi besar tidak cukup hanya dibangun dengan semangat. Administrasi dan pengelolaan keuangan yang tertib menjadi syarat mutlak agar organisasi dapat terus bertahan, berkembang, dan dipercaya,” tegas Hilman.
Ia juga menyoroti pentingnya konsolidasi keuangan Muhammadiyah sesuai amanat Muktamar ke-48 tahun 2022. Penguatan finansial, menurutnya, harus dilakukan secara terintegrasi, berbasis data, serta dikelola oleh sumber daya manusia yang kompeten.
Di sisi lain, digitalisasi keuangan menjadi kebutuhan yang tak terelakkan. Perubahan menuju sistem transaksi non-tunai (cashless) menuntut organisasi membangun tata kelola berbasis teknologi agar lebih efektif dan efisien. Hal ini telah diwujudkan melalui kemudahan pembayaran iuran anggota via aplikasi Muhammadiyah ‘Aisyiyah Super Apps (MASA).
Terkait dana yang dihimpun dari anggota, Hilman menekankan bahwa iuran dan uang pangkal harus dikembalikan untuk menggerakkan tingkatan cabang hingga ranting, serta tidak boleh digunakan tanpa akad yang jelas. Melalui SK PP Muhammadiyah Nomor 601/II.0/B/2025, alokasi distribusi dana telah ditetapkan secara transparan: 5% untuk PP Muhammadiyah, 10% untuk PWM, 25% untuk PDM, 15% untuk PCM, dan porsi terbesar 45% dialokasikan bagi PRM.
“Kemandirian organisasi dibangun melalui sistem keuangan yang sehat. Dana yang dihimpun harus mampu menggerakkan seluruh jenjang organisasi, bukan hanya terkonsentrasi di tingkat pusat,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Hilman mengingatkan bahwa seluruh Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) merupakan milik Persyarikatan, bukan perorangan. Oleh sebab itu, hasil pengelolaannya harus dikembalikan untuk memperkuat dakwah. Saat ini, penguatan badan usaha di lingkungan ‘Aisyiyah juga terus dilakukan demi memperkokoh kemandirian ekonomi. Ia mendorong agar semangat kewirausahaan tetap hidup dengan tetap membedakan antara badan usaha berorientasi bisnis dan amal usaha yang berfokus pada pelayanan sosial.
Menutup paparannya, Hilman mengajak Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah untuk menyiapkan kader-kader yang menguasai teknologi digital guna mengelola sistem keuangan masa depan. Ia juga menekankan pentingnya literasi pengelolaan aset keluarga, perencanaan waris, dan wakaf agar harta dapat dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari sengketa hukum di kemudian hari. (*/tim)
