Di sebuah negeri yang hari ini gemar mengukur kehormatan dari kilau lencana di dada, deru sirine pengawal yang membelah kemacetan, atau ketebalan kursi empuk kekuasaan, sama sekali tidak menarik bagi Kiai Haji Abdul Rozak Fachruddin. Ia memilih jalan yang sunyi sekaligus jenaka.
Pria yang akrab disapa Pak AR ini memimpin PP Muhammadiyah selama 22 tahun (1968–1990), sebuah rekor masa jabatan terlama dalam sejarah Persyarikatan. Ia lebih sering terlihat mengendarai sepeda motor Yamaha bebek tua menyusuri jalanan Yogyakarta, mengenakan helm sederhana yang sering kali longgar.
Dari balik kemudi motor tua itulah lahir sebuah metafora politik yang teramat cerdas, sekaligus menaklukkan kekuasaan yang kaku di zaman itu: “Politik Helm”.
Ketika rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto mulai mengetatkan cengkeramannya pada dekade 1980-an, seluruh organisasi kemasyarakatan dan keagamaan diwajibkan menerima Pancasila sebagai Asas Tunggal melalui UU No. 8 Tahun 1985.
Gelombang penolakan bergolak hebat di arus bawah umat Islam. Ruang publik memanas, dipenuhi kecurigaan bahwa negara sedang berusaha mendegradasi posisi agama. Ketegangan memuncak, menuntut sikap pemimpin yang tidak sekadar pandai berteriak di podium, melainkan mampu menjaga agar kepala umat tidak pecah dihantam gada kekuasaan.
Di sinilah, kecerdasan budaya dan spiritual Pak AR bekerja melampaui zamannya.
Ketika badai Asas Tunggal itu datang mengancam eksistensi organisasi, Pak AR tidak memilih jalan konfrontasi fisik yang berdarah-darah, tidak pula merunduk pasrah seperti hamba sahaya politik. Dengan ketenangan yang syahdu, beliau mengibaratkan regulasi pemerintah saat itu seperti kewajiban pengendara motor untuk memakai helm di jalan raya.
Dalam berbagai forum syiar, beliau berujar dengan nada santun yang meredam amarah:
“Memakai helm itu aturan pemerintah demi keselamatan kita saat berkendara di jalan umum. Tapi ingat, memakai helm sama sekali tidak mengubah isi kepala kita. Yang Kristen tetap Kristen, yang Islam tetap Islam, yang Muhammadiyah tetap Muhammadiyah. Helm hanya pelindung luar agar kita selamat sampai tujuan, sementara akidah dan iman kita tetap utuh di dalam dada.”
Logika sederhana namun filosofis ini seketika meruntuhkan ketegangan yang membeku. Pak AR berhasil meyakinkan jutaan warga Muhammadiyah dalam Muktamar ke-41 di Surakarta pada tahun 1985 untuk menerima Pancasila sebagai asas organisasi tanpa diringgi rasa bersalah.
Langkah diplomasi sejuk ini bukanlah bentuk kepasrahan intelektual atau ketakutan pada moncong senjata, melainkan sebuah strategi kebudayaan tingkat tinggi. Ia tahu persis kapan harus meliuk tanpa harus patah, kapan harus merangkul demi mencegah umatnya hancur digilas mesin politik Orde Baru yang terkenal tanpa ampun.
Politik “Mencari Kawan”
Mari kita tengok panggung politik hari ini, di mana oposisi kerap diartikan sebagai caci maki tanpa henti di media sosial, dan koalisi tak jarang berakhir sebagai bagi-bagi kursi dan konsesi. Pak AR menampilkan antitesis yang menyengat. Beliau mempraktikkan “politik mencari kawan”, sebuah pendekatan kultural yang mencairkan kekakuan birokrasi.
Beliau bisa sangat dekat dengan Presiden Soeharto, berdiskusi santai, bahkan saling melempar guyonan khas Jawa. Namun—dan inilah letak perbedaannya dengan jamuan politik hari ini—kedekatan itu sama sekali bukan demi konsesi tambang, jatah menteri untuk kroni, atau proyek-proyek gurih keluarga.
Kedekatan kultural tingkat tinggi itu ia konversikan secara mutlak untuk kepentingan dakwah, mengamankan jalur pendidikan umat, dan mendirikan fasilitas kesehatan bagi masyarakat miskin.
Pak AR memahami bahwa melawan penguasa tirani tidak selalu harus dengan tangan yang mengepal di jalanan, melainkan dengan ketegasan moral yang membuat penguasa itu sendiri rikuh, segan, dan menaruh hormat. Sungguh sebuah satir yang tajam bagi para pencari panggung masa kini yang gemar berteriak demi rakyat, namun langsung senyap begitu disodori jabatan atau akses logistik.
Kedaulatan Moral
Independensi Muhammadiyah tetap tegak di bawah kendali Pak AR justru karena kepribadiannya yang sangat zuhud dan bersahaja. Di abad ke-21 ini, mungkin sulit dinalar oleh akal sehat bagaimana seorang pemimpin organisasi Islam raksasa dengan ribuan aset sekolah dan rumah sakit, memilih bertahan hidup dengan membuka warung bensin eceran di depan rumahnya yang sederhana, atau berjualan minyak tanah.
Beliau menolak dengan tegas memanfaatkan posisinya untuk keuntungan pribadi atau politik praktis elektoral. Ketika moralitas telah melampaui syahwat duniawi, kata-kata yang keluar dari lisan Pak AR tidak lagi menjadi sekadar retorika kosong, melainkan menjelma menjadi kebenaran yang bergema kuat.
Penguasa bisa membeli politisi dengan uang, bisa membungkam aktivis dengan jabatan, namun mereka mati kutu di hadapan seorang pemimpin yang tidak butuh harta dan jabatan.
Sebuah keteladanan yang tegas menolak takluk pada syahwat zaman, namun teramat anggun dalam merajut kedamaian bangsa. (*)
