Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (FH UMPR) Dr. Muhammad Wahdini, SH, MH berhasil mempertahankan disertasinya dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor Program Doktor Politik Islam–Ilmu Politik Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Sabtu (18/7/2026), di Ruang Amphitheater Pascasarjana UMY.
Disertasi yang dipertahankan berjudul “Dialektika Negara dan Muhammadiyah pada Politik Hukum Ekologi di Indonesia”. Penelitian tersebut mengkaji secara komprehensif dinamika hubungan antara negara dan Muhammadiyah dalam membangun politik hukum ekologi di Indonesia melalui pendekatan dialektika Hegel, dengan menelaah proses kontestasi, kritik, hingga rekonsiliasi dalam perumusan kebijakan lingkungan hidup.
Sidang promosi dipimpin oleh Prof. Erna Rochmawati, Ns, MNSc, MMed.Ed, PhD, selaku Ketua Sidang. Bertindak sebagai Promotor adalah Prof. Dr. Kamsi, MA, dengan Copromotor Dr. Hasse Jubba, MA. Adapun tim penguji terdiri atas Prof. Dr. Zuly Qodir, MAg, Dr. Trisno Raharjo, SH, MHum, Prof. Dr. Yeni Widowaty, SH, MHum, dan Dr. Wawan Gunawan Abdul Wahid, MAg.
Sidang promosi ini menjadi istimewa karena disertasi mengenai politik hukum ekologi tersebut diuji oleh sejumlah tokoh nasional Muhammadiyah yang memiliki kompetensi sesuai dengan tema penelitian. Dr. Trisno Raharjo merupakan Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof Yeni Widowaty merupakan Anggota Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sedangkan Dr. Wawan Gunawan Abdul Wahid merupakan Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kehadiran para penguji tersebut memberikan pengayaan akademik sekaligus perspektif kelembagaan Muhammadiyah terhadap isu politik hukum ekologi yang menjadi fokus penelitian.
Dalam disertasinya, Muhammad Wahdini menjelaskan bahwa relasi antara negara dan Muhammadiyah dalam politik hukum ekologi tidak semata-mata menunjukkan hubungan yang bersifat oposisional, tetapi berkembang melalui proses dialektika berupa kritik, negosiasi, dan sintesis. Negara diposisikan sebagai aktor yang memiliki kewenangan dalam pembentukan kebijakan publik, sementara Muhammadiyah berperan sebagai kekuatan masyarakat sipil yang menghadirkan perspektif etika Islam, keadilan ekologis, serta keberlanjutan dalam tata kelola sumber daya alam.
Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa pembangunan hukum lingkungan di Indonesia memerlukan sinergi antara pendekatan konstitusional negara dengan nilai-nilai profetik dan etika keislaman yang dikembangkan Muhammadiyah. Melalui sinergi tersebut diharapkan lahir politik hukum yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keberlanjutan lingkungan, perlindungan masyarakat, serta keadilan antargenerasi.
Usai sidang, Muhammad Wahdini mengungkapkan rasa syukur atas selesainya proses pendidikan doktor yang telah ditempuh. Menurutnya, disertasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian politik hukum.
“Khususnya politik hukum ekologi, sekaligus menjadi referensi bagi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan akademisi dalam merumuskan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang berkeadilan,” jelasnya.
Keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan bagi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palangka Raya. Capaian ini diharapkan semakin memperkuat tradisi akademik FH UMPR dalam menghasilkan penelitian yang berkualitas, memperluas jejaring akademik nasional, serta mendorong lahirnya pemikiran-pemikiran hukum yang responsif terhadap tantangan pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup di Indonesia. (ahmad habibi)
