Peristiwa yang terjadi di Sampang, Madura, beberapa hari lalu seharusnya tidak hanya dibaca sebagai kesalahpahaman antarkelompok masyarakat. Lebih dari itu, peristiwa tersebut merupakan alarm bahwa kohesi sosial Indonesia semakin rentan diterpa disinformasi, provokasi digital, dan politik identitas.
Beruntung, klarifikasi dari berbagai pihak menunjukkan bahwa persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui dialog dan komunikasi. Namun, kita tidak boleh lengah. Peristiwa serupa bisa muncul kembali apabila ruang publik terus dipenuhi narasi yang memecah belah.
Dalam konteks ini, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah tidak boleh menjadi korban adu domba. Keduanya bukan sekadar organisasi keagamaan, melainkan dua pilar utama yang menyangga kehidupan kebangsaan Indonesia selama lebih dari satu abad.
Muhammadiyah yang didirikan KH Ahmad Dahlan pada 1912 dan Nahdlatul Ulama yang didirikan KH Hasyim Asy’ari pada 1926 telah memberikan kontribusi yang luar biasa bagi republik ini. Hingga hari ini Muhammadiyah mengelola lebih dari 170 perguruan tinggi, ribuan sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan amal usaha yang tersebar di seluruh Indonesia.
Sementara NU melalui jaringan pesantren yang diperkirakan mencapai lebih dari 28.000 pesantren telah menjadi pusat pendidikan Islam terbesar di dunia sekaligus benteng moderasi Islam Nusantara. Kedua organisasi ini juga menjadi kekuatan sosial yang menjangkau hingga pelosok desa melalui jutaan kader dan relawan.
Kontribusi tersebut bukanlah capaian yang lahir dalam waktu singkat. Dalam perjuangan kemerdekaan, tokoh-tokoh NU dan Muhammadiyah berada dalam barisan yang sama melawan kolonialisme. Resolusi Jihad yang digagas KH Hasyim Asy’ari serta gerakan pendidikan modern yang dipelopori KH Ahmad Dahlan menjadi dua fondasi penting dalam membangun nasionalisme Indonesia.
Setelah kemerdekaan, keduanya terus mengawal Pancasila, memperkuat demokrasi, dan menghadirkan pelayanan sosial yang sering kali melampaui kapasitas negara.
Karena itu, sangat ironis apabila dua organisasi besar ini justru dipertentangkan oleh isu-isu yang belum tentu benar.
Era media sosial telah mengubah pola konflik. Jika dahulu perpecahan lahir melalui perdebatan langsung, kini konflik dapat dipicu oleh video berdurasi beberapa detik, potongan narasi, atau unggahan anonim yang viral dalam hitungan menit. Disinformasi menjadi senjata baru yang jauh lebih berbahaya dibandingkan perbedaan fikih itu sendiri.
Indonesia sedang menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks. Badan Pusat Statistik memproyeksikan bahwa pada 2045 Indonesia akan menikmati bonus demografi dengan dominasi usia produktif. Pada saat yang sama, perkembangan kecerdasan artifisial (AI), transformasi digital, perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, hingga ancaman ekstremisme membutuhkan kepemimpinan sosial yang kuat. Tidak ada satu organisasi pun yang mampu menghadapi tantangan tersebut sendirian.
Oleh sebab itu, NU dan Muhammadiyah perlu menggeser orientasi hubungan dari sekadar menjaga kerukunan menuju kolaborasi strategis. Ada sedikitnya lima agenda besar yang dapat dikerjakan bersama.
Pertama, membangun gerakan literasi digital nasional untuk melawan hoaks, ujaran kebencian, dan propaganda ekstremisme di media sosial.
Kedua, memperkuat pendidikan karakter dan moderasi beragama sejak tingkat dasar hingga perguruan tinggi.
Ketiga, mengembangkan ekonomi umat melalui penguatan UMKM, ekonomi syariah, dan kewirausahaan sosial berbasis komunitas.
Keempat, memperkuat kolaborasi dalam pelayanan kesehatan, penanggulangan bencana, dan pemberdayaan masyarakat miskin.
Kelima, bersama-sama membimbing generasi muda agar mampu menjadi pemimpin yang religius, toleran, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan global.
Kolaborasi tersebut sesungguhnya telah memiliki modal sosial yang sangat kuat. Dalam berbagai momentum kebangsaan, NU dan Muhammadiyah selalu menunjukkan kemampuan untuk berdialog meskipun memiliki perbedaan pandangan keagamaan. Perbedaan manhaj tidak pernah menghalangi keduanya untuk bertemu dalam tujuan yang sama, yaitu menghadirkan kemaslahatan bagi bangsa.
Kasus Sampang hendaknya menjadi pelajaran bahwa komunikasi antarelit organisasi harus semakin diperkuat hingga tingkat ranting dan desa. Masyarakat akar rumput perlu dibiasakan menyelesaikan persoalan melalui tabayun, musyawarah, dan dialog, bukan melalui mobilisasi emosi. Inilah tradisi yang diwariskan para pendiri bangsa.
Indonesia memasuki usia lebih dari delapan dekade dengan tantangan yang semakin kompleks. Di tengah kompetisi global, bangsa ini membutuhkan persatuan, bukan fragmentasi. NU dan Muhammadiyah adalah dua kekuatan moral yang telah terbukti menjaga Indonesia melewati berbagai krisis sejak masa kolonial, kemerdekaan, reformasi, hingga era digital.
Maka, jangan pernah mau diadu domba. Energi besar umat harus diarahkan untuk membangun peradaban, memperkuat pendidikan, memberantas kemiskinan, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebab, ketika NU dan Muhammadiyah berjalan berdampingan, sesungguhnya Indonesia sedang melangkah menuju masa depan yang lebih damai, maju, dan bermartabat. (*)
