Perang Timur Tengah tampaknya belum memperlihatkan tanda-tanda akan berhenti. Perdana Menteri Israel, Netanyahu, hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 yang lalu, telah menyatakan dengan tegas bahwa selama dia masih menjabat sebagai Perdana Menteri, dia tidak akan mengizinkan berdirinya negara Palestina baik di Gaza, di Yudea maupun di Samaria.
Hal itu ditegaskan Netanyahu, selain untuk merespons pernyataan Ketua United Arab, List Mansour Abbas yang menghimbau Amerika Serikat dan Israel agar mengakui negara Palestina dengan alasan hampir seluruh negara di dunia, sudah mengakui berdirinya negara Palestina.
Juga karena tanggal 27 Oktober mendatang Israel akan menyelenggarakan pemilu parlemen dan ini merupakan taktik dan strategi Netanyahu bersama partainya, yaitu Partai Likud serta koalisinya dari partai-partai sayap kanan dan ultra ortodoks untuk meraih suara terbanyak dalam pemilu parlemen nanti.
Netanyahu memang tampaknya sedang berusaha keras untuk mendapatkan simpati dari rakyatnya dengan menaikkan popularitas dirinya dan partainya yang sedang turun pamor karena 32 kursi yang dimiliki partainya selama ini berdasarkan jajak pendapat bisa turun menjadi sekitar 20 kursi.
Sikap keras dari Netanyahu ini diharapkan akan dapat membuat partainya dan partai-partai koalisinya nanti bisa menang kembali dalam pemilihan yang akan datang.
Jika partainya nanti bisa berhasil mempertahankan kursinya atau bisa meraih suara dan kursi lebih banyak lagi dari yang ada hari ini, maka itu berarti rakyat Israel memang tidak suka dan tidak menginginkan berdirinya negara Palestina.
Oleh karena itu sudah bisa dipastikan Israel tidak akan mau melepas dan mengembalikan Gaza dan tepi Barat yang sudah mereka kuasai kepada Palestina. Dan jika dunia secara bersama-sama tidak berani menghukum Israel, maka itu berarti dunia tinggal menunggu waktu dimana Israel akan mengumumkan secara resmi wilayah-wilayah yang sudah mereka duduki tersebut akan menjadi bagian dari negara Israel Raya yang telah lama mereka cita-citakan.
Oleh karena itu kehadiran Board of Peace yang banyak dikritik dunia selama ini, di mana Presiden Prabowo duduk di dalamnya, jelas-jelas sudah tidak relevan lagi mengacu apa yang dikatakan Netanyahu tersebut. Jangankan akan tercipta perdamaian, malah sebaliknya, yaitu peperangan dan tindak kekerasan yang tidak akan pernah mengenal istilah berhenti dan berkesudahan.
Rakyat Palestina jelas akan melakukan perlawanan membebaskan negerinya dari penjajahan Israel. Banyak negara tentu akan semakin kuat mendukung perjuangan rakyat Palestina karena dunia sudah tahu yang namanya penjajahan jelas-jelas merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.
Lalu timbul pertanyaan, bagaimana sikap pemerintah Indonesia? tidak tahulah, karena Presidennya dekat dengan Donald Trump. (*)
