Persoalan kepadatan jemaah di Mina kembali menjadi catatan krusial dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 M. Meski secara umum pelaksanaan haji tahun ini dinilai berjalan lancar, keterbatasan ruang dan fasilitas di kawasan Mina tetap menjadi masalah yang dirasakan langsung oleh jemaah Indonesia.
Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Marwan Dasopang, menegaskan bahwa persoalan menahun ini tidak boleh terus dibiarkan berulang tanpa adanya solusi jangka panjang. Hal tersebut disampaikannya melalui keterangan resmi di Mina, Makkah, Arab Saudi, Jumat (29/5/2026).
“Secara keseluruhan penyelenggaraan haji berjalan baik dan patut diapresiasi. Namun, kondisi di Mina masih menjadi tantangan utama,” ujar politisi dari Fraksi PKB tersebut.
Marwan menjelaskan bahwa keterbatasan kapasitas di Mina membuat kepadatan ekstrem sulit dihindari. Kondisi ini terjadi terutama saat jutaan jemaah dari berbagai belahan dunia berkumpul dalam waktu bersamaan untuk menjalani mabit (bermalam) dan lempar jumrah. Akibatnya, ruang gerak jemaah menjadi sangat sempit dan tingkat kenyamanan menurun drastis.
Selain keterbatasan ruang, Timwas Haji DPR RI juga menerima berbagai keluhan terkait fasilitas dasar yang belum optimal di beberapa maktab.
“Kami menerima masukan mengenai fasilitas di Mina, mulai dari pendingin udara (AC) yang tidak berfungsi maksimal hingga pasokan air yang kurang memadai. Berbagai kendala ini muncul sebagai konsekuensi logis dari tingginya kepadatan jemaah di kawasan yang sangat terbatas,” tambahnya.
Tenda Bertingkat dan Skema Tanazul
Melihat kondisi yang terus berulang, Marwan menilai penanganan persoalan Mina membutuhkan pendekatan baru yang lebih progresif. Jika perluasan area secara horizontal sudah tidak memungkinkan karena keterbatasan geografis, maka pemerintah harus berani mengambil langkah inovatif, termasuk mempertimbangkan pembangunan tenda bertingkat.
“Kita harus mulai memikirkan formula baru. Jika area Mina tidak bisa diperluas secara vertikal, maka opsi seperti pembangunan tenda bertingkat perlu dipertimbangkan secara serius,” tegas Marwan.
Selain pembenahan infrastruktur fisik, Timwas Haji DPR RI juga mendorong optimalisasi skema tanazul sebagai solusi cepat untuk mengurai kepadatan. Melalui skema ini, sebagian jemaah tidak perlu bermalam di tenda Mina, melainkan kembali ke hotel mereka di Makkah yang telah ditentukan dengan pengaturan transportasi khusus.
Marwan memperkirakan ada sekitar 60 ribu jemaah Indonesia yang berpotensi mengikuti skema tanazul ini, terutama mereka yang lokasi hotelnya masih rasional untuk mobilisasi ke tempat ibadah.
“Jika skema tanazul ini diterapkan untuk 60 ribu jemaah, maka ruang di tenda Mina akan menjadi jauh lebih longgar dan nyaman bagi jemaah lainnya,” jelasnya.
Kendati demikian, Marwan menggarisbawahi bahwa penerapan skema tanazul maupun pembangunan fasilitas baru memerlukan kajian mendalam, manajemen pengorganisasian yang matang, serta diplomasi yang kuat. (*/tim)
