Ada satu momen menarik dalam pidato Presiden Prabowo Subianto pada pembukaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Ketika berbicara tentang pentingnya kedekatan antara umara dan ulama, Prabowo menyebut NU sebagai satu kekuatan penting bangsa. Namun kemudian, pada bagian akhir, ia menambahkan, “..dan juga Muhammadiyah.” Tepuk tangan pun riuh.
Bagi saya, sebagai warga Muhammadiyah yang aktif di PCM Candi, Sidoarjo, momen sederhana itu justru menyimpan makna sosial yang menarik. Muhammadiyah tidak sedang menjadi tuan rumah, bukan pula subjek utama forum. Tetapi namanya muncul di tengah forum Muktamar NU dan justru menjadi semacam punchline yang disambut meriah.
Mengapa? Saya kira, jawabannya bukan semata-mata karena NU dan Muhammadiyah sama-sama organisasi Islam. Ada sesuatu yang lebih dalam, di mana nama Muhammadiyah telah menjadi bagian dari kesadaran sosial bangsa Indonesia.
Bayangkan konstruksi retorikanya, Presiden berbicara tentang bangsa yang ingin bangkit dan aman. Ia kemudian berbicara tentang pentingnya hubungan umara dengan ulama. NU disebut sebagai kekuatan penting, kemudian muncul kalimat “…dan juga Muhammadiyah.”
Di situlah cakrawala pembicaraan melebar, yang semula terdengar seperti hubungan pemerintah dengan NU, berubah menjadi hubungan pemerintah dengan kekuatan masyarakat sipil Islam secara lebih luas. NU tetap menjadi tuan rumah dan pusat perhatian, tetapi Muhammadiyah hadir sebagai simbol bahwa kehidupan keislaman Indonesia tidak hanya memiliki satu wajah. Dalam bahasa yang sederhana, Muhammadiyah menjadi absent presence, yaitu hadir justru ketika tidak hadir secara fisik sebagai subjek utama forum.
Tepuk tangan para hadirin menjadi menarik karena menunjukkan bahwa penyebutan Muhammadiyah tidak dianggap sebagai gangguan terhadap identitas NU. Sebaliknya, ia diterima sebagai sesuatu yang pantas, bahkan layak diapresiasi.
Bagi saya, ini adalah modal sosial yang penting. Selama puluhan tahun, relasi NU dan Muhammadiyah sering kali lebih mudah diceritakan melalui perbedaan seperti tradisi keagamaan, praktik ibadah, kultur organisasi hingga pilihan-pilihan sosial-politik. Perbedaan tersebut memang nyata dan tidak perlu dihapus. Tetapi bangsa Indonesia juga memiliki pengalaman panjang bahwa perbedaan itu tidak selalu harus berujung pada pertentangan.
NU dan Muhammadiyah dapat berbeda dalam banyak hal, tetapi keduanya memiliki pengalaman historis yang sama-sama panjang dalam membangun masyarakat. Keduanya mengelola pendidikan, kesehatan, dakwah, filantropi, pemberdayaan ekonomi dan berbagai bentuk pelayanan sosial. Karena itu, ketika seorang Presiden menyebut NU dan kemudian Muhammadiyah dalam satu tarikan napas, yang sesungguhnya sedang ditampilkan adalah sebuah gambaran tentang dua kekuatan masyarakat sipil Islam yang memiliki kontribusi besar bagi Indonesia.
Namun di sinilah saya kira warga Muhammadiyah perlu berhati-hati membaca momen tersebut. Kita tidak perlu merasa bangga hanya karena nama Muhammadiyah disebut Presiden. Lebih penting adalah bertanya, “apa yang membuat nama Muhammadiyah layak disebut?”
Jawabannya seharusnya bukan karena kedekatan politik. Muhammadiyah sejak awal dibangun bukan untuk menjadi sekadar pendukung kekuasaan. Kekuatan Muhammadiyah justru lahir dari kemampuan membangun masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dakwah, filantropi dan amal usaha yang dikelola secara relatif mandiri.
Karena itu, ketika umara ingin dekat dengan ulama dan dengan organisasi kemasyarakatan Islam, kedekatan itu semestinya bukan hubungan subordinatif. Pemerintah membutuhkan masyarakat sipil yang kuat dan masyarakat sipil membutuhkan negara yang mampu menjalankan amanahnya. Hubungannya bukan negara menguasai masyarakat, tetapi negara dan masyarakat sipil bekerja bersama untuk kemaslahatan bangsa.
Dari sudut pandang Muhammadiyah, barangkali inilah makna yang lebih penting dari tepuk tangan di Muktamar NU tersebut. Muhammadiyah tidak perlu hadir untuk mengambil panggung NU. Begitu pula NU tidak perlu menjadi Muhammadiyah untuk bekerja bagi Indonesia. Keduanya justru akan semakin kuat ketika mampu mempertahankan identitas masing-masing, sembari menemukan ruang bersama untuk menghadirkan Islam yang memberi manfaat bagi kehidupan kebangsaan.
Maka saya melihat kalimat “..dan juga Muhammadiyah” bukan sekadar tambahan nama dalam pidato Presiden. Ia seperti sebuah punchline yang secara tidak langsung mengingatkan kita bahwa dalam perjalanan Indonesia, tidak ada satu kelompok pun yang dapat bekerja sendirian. NU mempunyai sejarah dan kontribusinya sendiri, Muhammadiyah mempunyai sejarah dan kontribusinya sendiri, dan Indonesia membutuhkan keduanya.
Bagi saya, sebagai aktivis Muhammadiyah di tingkat akar rumput, pesan itu terasa sederhana tetapi penting, yaitu bahwa menjadi Muhammadiyah tidak harus berarti menjauh dari yang berbeda. Justru identitas yang kuat memungkinkan kita berdialog, bekerja sama dan berkontribusi tanpa kehilangan prinsip.
Barangkali karena itulah Muhammadiyah bisa menjadi punchline di Muktamar NU. Bukan karena Muhammadiyah sedang mengambil panggung NU, tetapi karena pada akhirnya, panggung itu adalah panggung Indonesia. (*)
