#Meneguhkan Ideologi, Khittah, dan Orientasi Dakwah Berbasis Al-Qur’an dan As-Sunnah
Muhammadiyah bukan sekadar organisasi sosial-keagamaan, melainkan Persyarikatan yang sejak awal didirikan sebagai gerakan dakwah amar ma’ruf nahi munkar. Karena itu, seluruh aktivitas pimpinan, majelis, lembaga, organisasi otonom, amal usaha, dan jaringan Persyarikatan harus senantiasa berada dalam garis besar orientasi gerakan yang telah diletakkan oleh para pendiri dan dirumuskan dalam dokumen-dokumen resmi Muhammadiyah.
Besarnya jaringan Muhammadiyah merupakan kekuatan luar biasa sekaligus menghadirkan tantangan yang tidak ringan. Semakin luas jaringan organisasi, semakin besar pula kemungkinan munculnya perbedaan penafsiran, kepentingan, budaya kerja, bahkan orientasi di tingkat praksis. Dalam konteks inilah diperlukan fungsi kepemimpinan yang tidak hanya administratif, tetapi juga ideologis, strategis, edukatif, dan pengawasan.
Pimpinan Persyarikatan pada setiap tingkatan memiliki tanggung jawab moral dan organisatoris untuk memastikan bahwa seluruh unsur gerakan tetap berada dalam koridor Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan permusyawaratan, serta prinsip Islam yang bersumber pada Al-Qur’an dan As-Sunnah.
Pengawalan tersebut penting agar tidak terjadi disorientasi gerakan, yaitu keadaan ketika aktivitas organisasi semakin banyak dan besar, tetapi semakin jauh dari tujuan dan identitas awal Muhammadiyah.
Disorientasi Gerakan: Ketika Aktivitas Tidak Lagi Sejalan dengan Orientasi
Disorientasi gerakan tidak selalu tampak dalam bentuk pelanggaran yang terang-terangan. Ia dapat muncul secara perlahan melalui perubahan orientasi, pergeseran budaya organisasi, atau dominasi kepentingan tertentu atas kepentingan Persyarikatan.
Sebuah amal usaha, misalnya, dapat berkembang secara ekonomi tetapi kehilangan orientasi dakwahnya. Sebuah lembaga pendidikan dapat menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik tetapi lemah dalam integritas dan komitmen keislaman. Sebuah organisasi dapat memiliki struktur yang kuat tetapi kehilangan semangat pelayanan umat. Bahkan kepemimpinan dapat berubah menjadi arena perebutan pengaruh apabila prinsip amanah, ukhuwah, dan kepentingan Persyarikatan dikalahkan oleh kepentingan pribadi atau kelompok.
Karena itu, ukuran kemajuan Muhammadiyah tidak cukup dilihat dari bertambahnya jumlah amal usaha, aset, gedung, peserta didik, anggota, atau aktivitas program. Semua itu penting, tetapi harus dijawab dengan pertanyaan yang lebih mendasar: Apakah seluruh perkembangan tersebut semakin mendekatkan Muhammadiyah kepada tujuan gerakannya?
Dalam perspektif manajemen organisasi, pertumbuhan tanpa orientasi dapat menghasilkan ekspansi, tetapi belum tentu menghasilkan kemajuan. Sebaliknya, pertumbuhan yang dikawal oleh nilai dan visi akan menghasilkan organisasi yang kuat sekaligus tetap memiliki identitas (Drucker, 1990).
Pimpinan sebagai Pengawal Ideologi dan Orientasi Gerakan
Pimpinan Persyarikatan bukan sekadar pemegang jabatan struktural. Pimpinan adalah amanah yang bertugas menjaga kesinambungan visi, nilai, dan arah perjuangan Muhammadiyah. Karena itu, kepemimpinan Muhammadiyah harus memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan fungsi leading, directing, coordinating, dan controlling dengan fungsi dakwah dan pembinaan ideologi.
