Keempat, pengawalan independensi Persyarikatan.
Muhammadiyah harus mampu bekerja sama dengan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat sipil, dan berbagai pihak tanpa kehilangan independensi. Kerja sama merupakan kebutuhan dalam membangun kemaslahatan, tetapi kerja sama tidak boleh berubah menjadi subordinasi.
Al-Qur’an mengajarkan pentingnya ta’awun dalam kebaikan dan ketakwaan (QS. Al-Ma’idah [5]: 2). Prinsip ini menegaskan bahwa kolaborasi harus diarahkan kepada kemaslahatan, bukan menjadi pintu masuk kepentingan yang dapat menggeser orientasi Persyarikatan.
Pimpinan harus berani menjaga marwah Persyarikatan di hadapan kekuasaan, pengusaha, maupun kelompok kepentingan. Muhammadiyah dapat bekerja sama dengan siapa saja dalam kebaikan, tetapi tidak boleh kehilangan kebebasan moral untuk melakukan amar ma’ruf nahi munkar.
Kelima, pengawalan akuntabilitas dan tata kelola.
Aset, keuangan, sumber daya manusia, dan seluruh kekayaan Persyarikatan adalah amanah. Karena itu, pengelolaannya harus profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan.
Rasulullah SAW mengingatkan bahwa setiap orang adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya (HR. al-Bukhari dan Muslim). Prinsip ini sangat relevan bagi Muhammadiyah karena semakin besar tanggung jawab struktural, semakin besar pula amanah yang harus dipertanggungjawabkan.
Pengawasan yang Membina, Bukan Menghakimi
Pengawasan internal Muhammadiyah harus dibangun dalam budaya amar ma’ruf nahi munkar, tabayyun, musyawarah, dan ukhuwah. Pengawasan tidak boleh berubah menjadi kecurigaan, konflik, atau alat untuk menjatuhkan pihak lain.
Pimpinan perlu membangun sistem early warning system organisasi: mendeteksi sejak dini berbagai gejala yang berpotensi menimbulkan disorientasi gerakan. Di antaranya adalah meningkatnya pragmatisme, konflik kepentingan, politisasi organisasi, faksionalisme, lemahnya kaderisasi, menurunnya disiplin ideologis, pengelolaan aset yang tidak akuntabel, dan semakin jauhnya amal usaha dari misi dakwah.
Koreksi harus dilakukan sedini mungkin. Masalah kecil yang tidak diselesaikan secara bijaksana dapat berkembang menjadi masalah besar. Sebaliknya, budaya saling mengingatkan dengan cara yang santun dapat menjadi kekuatan besar dalam menjaga kesehatan organisasi.
Allah SWT berfirman: “Demi masa. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran.” (QS. Al-‘Ashr [103]: 1–3).
Membangun Kesatuan Arah di Tengah Keragaman
Muhammadiyah memiliki jaringan yang sangat luas dan terdiri atas berbagai generasi, profesi, latar belakang pendidikan, serta wilayah geografis. Keragaman tersebut merupakan kekayaan, bukan ancaman. Namun, keragaman harus berada dalam kesatuan orientasi.
Dalam organisasi yang besar, perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang wajar. Yang harus dicegah adalah perbedaan orientasi. Perbedaan strategi dapat dibicarakan melalui musyawarah, tetapi tujuan perjuangan harus tetap menjadi titik temu bersama.
Karena itu, prinsip “berbeda dalam strategi, bersatu dalam orientasi” perlu menjadi budaya organisasi. Kepemimpinan kolektif-kolegial harus berfungsi sebagai mekanisme untuk menyatukan berbagai potensi tersebut, bukan sebagai arena kompromi kepentingan.
Pimpinan pada semua jenjang—pusat, wilayah, daerah, cabang, hingga ranting—memiliki peran strategis sebagai simpul penjaga kesinambungan gerakan. Semakin ke bawah jaringan itu bergerak, semakin penting pembinaan, komunikasi, supervisi, dan pendampingan agar kebijakan Persyarikatan dapat dipahami secara tepat dan diterapkan sesuai konteks lokal tanpa kehilangan substansinya.
Penutup: Menjaga Arah Agar Gerakan Tetap Menjadi Gerakan
Muhammadiyah tidak cukup hanya menjadi organisasi yang besar; Muhammadiyah harus menjadi gerakan yang besar manfaatnya, kuat ideologinya, profesional tata kelolanya, luas dakwahnya, dan kokoh independensinya.
Disorientasi gerakan harus dicegah karena organisasi yang kehilangan orientasi pada akhirnya dapat tetap memiliki struktur, aset, dan aktivitas, tetapi kehilangan ruh perjuangannya. Karena itu, pengawalan arah gerakan bukan pekerjaan tambahan bagi pimpinan, melainkan bagian inheren dari amanah kepemimpinan.
Pimpinan Persyarikatan harus menjadi penjaga nilai, pengawal ideologi, pembina kader, pengarah amal usaha, pengawas amanah, dan pemersatu gerakan. Pengawasan harus dilakukan secara sistematis, edukatif, objektif, berjenjang, dan berkesinambungan.
