“Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan keduanya.”
Itulah penggalan kalimat yang diucapkan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan Penyampaian RUU APBN 2027 di Gedung Nusantara, DPR RI, Jumat (14/8/2026), bergema sebagai sebuah pameran optimisme yang memikat.
Di tengah gejolak ketegangan geopolitik dan tingginya suku bunga global, pemerintah menyuguhkan narasi ketahanan ekonomi yang impresif—mulai dari pertumbuhan ekonomi semester pertama 2026 yang diklaim tertinggi dalam 13 tahun terakhir, defisit APBN yang terjaga di angka 0,91 persen, hingga predikat investment grade dari lembaga pemeringkat internasional seperti S&P dan China Lianhe Rating.
Optimisme ini tidak berhenti pada indikator makroekonomi semata. Pemerintah merajut narasi tersebut ke dalam rencana aksi konkret yang sangat ambisius di sektor pelayanan dasar.
Pada sektor kesehatan, pemerintah mematok target besar: merenovasi 10 ribu puskesmas dengan alokasi Rp4 miliar per unit, meningkatkan 514 laboratorium kesehatan, serta memoles lebih dari 440 RSUD.
Narasi keberpihakan makin tebal lewat janji terobosan ambulans udara, tim dokter terbang untuk wilayah terpencil, hingga pembukaan puluhan fakultas kedokteran baru guna mengatasi krisis kekurangan ratusan ribu tenaga medis.
Sementara di sektor pendidikan, program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah ditargetkan tuntas sebelum 2029, diiringi digitalisasi ruang kelas menggunakan interactive flat panel (IFP) serta penegasan komitmen sekolah negeri bebas biaya.
Optimisme pada Sebuah Janji
Secara kasat mata, janji-janji tersebut memancarkan ketegasan dan keberanian politik yang patut diapresiasi. Visi agar tidak ada lagi ibu yang kehilangan nyawa karena jarak rumah sakit yang jauh, atau anak-anak yang belajar di bawah atap sekolah yang bocor, adalah impian idealis setiap warga negara. Namun, di balik angka-angka megah dan retorika yang membakar semangat, analisis kritis menuntut masyarakat untuk menatapi kenyataan lapangan secara lebih realistis.
Persoalan utama dari proyek-proyek ini kerap kali bukan terletak pada ketersediaan anggaran atau besarnya target, melainkan pada kapasitas eksekusi dan tata kelola. Merenovasi puluhan ribu fasilitas publik dan menyuntikkan teknologi canggih seperti IFP ke daerah-daerah terluar membutuhkan rantai pasok, pengawasan, dan daya dukung infrastruktur (seperti listrik dan internet) yang sangat merata. Tanpa kesiapan teknis di tingkat daerah, anggaran triliunan rupiah berisiko menguap tanpa melahirkan peningkatan mutu layanan yang substantif.
Begitu pula dalam mengatasi kelangkaan lebih dari 260 ribu dokter dan spesialis. Membuka fakultas kedokteran baru adalah langkah berani, tetapi kualitas pendidikan medis dan redistribusi tenaga kesehatan ke wilayah 3T tidak bisa diselesaikan secara instan.
Menghadirkan dokter di daerah terpencil membutuhkan lebih dari sekadar insentif fasilitas; ia memerlukan reformasi sistem karier, jaminan keamanan, dan tata kelola birokrasi daerah yang memadai.
Optimisme fiskal yang dipamerkan pemerintah—bahwa negara mampu membiayai belanja sosial megah ini sekaligus menjaga disiplin anggaran—memang memberikan rasa aman. Namun, ujian sesungguhnya dari narasi kenegaraan ini bukanlah seberapa tinggi angka peringkat kredit yang diberikan lembaga asing, melainkan seberapa cepat dampak pembangunan tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat di lapisan bawah.
Pemerintah telah memasang panggung transformasi dengan standar yang sangat tinggi. Kini, publik tidak hanya membutuhkan janji dan deretan angka statistik yang memukau. Kredibilitas pemerintah, sebagaimana ditegaskan oleh Presiden, tidak diukur dari apa yang diumumkan di mimbar kehormatan, melainkan dari konsistensi eksekusi di lapangan.
Optimisme bangsa hanya akan menjadi energi nyata jika janji renovasi dan reformasi tersebut benar-benar wujud dalam bentuk kelas yang aman serta layanan kesehatan yang hadir di depan pintu rumah rakyat. (*)
