Muktamar Muhammadiyah ke-49 di Sumatra Utara memang baru akan digelar pada akhir 2027. Namun, denyut kegembiraannya sudah mulai terasa di akar rumput. Banyak kader Persyarikatan di arus bawah mulai menyisihkan dana agar bisa hadir dan merayakan hajatan akbar lima tahunan tersebut.
Bagi Muhammadiyah, Muktamar bukanlah panggung teaterikal drama politik, adu sensasi, atau perebutan kekuasaan yang menguras energi umat. Sejarah membuktikan, hajatan ini murni merupakan agenda konstitusional yang dijalankan dengan kepatuhan mutlak pada aturan main, dan fokus pada penguatan gerak organisasi.
Jauh sebelum hari-H tiba, mesin Persyarikatan telah bekerja secara sistematis. Hal ini membuktikan bahwa Muhammadiyah mengelola dirinya dengan rasionalitas dan keseriusan yang jauh melampaui hiruk-pikuk di permukaan.
Keputusan menetapkan Sumatra Utara sebagai tuan rumah bukanlah hasil lobi elite di ruang gelap, melainkan produk dari mekanisme kajian komprehensif oleh Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Survei kesiapan infrastruktur, kapasitas akomodasi, hingga mitigasi logistik dilakukan dengan kalkulasi yang matang, memastikan kelancaran acara tanpa harus membebani pihak eksternal.
Mengapa Muktamar Muhammadiyah nyaris selalu sunyi dari intrik dan faksionalisme yang sering merobek organisasi masyarakat (ormas) lain? Jawabannya terletak pada beberapa pilar analitis berikut:
- Depersonalisasi Kepemimpinan dan Supremasi Sistem
Salah satu kekuatan terbesar yang membuat Muktamar berjalan tanpa drama adalah keberhasilan Muhammadiyah melakukan depersonalisasi kepemimpinan. Dalam pandangan Persyarikatan, organisasi jauh lebih besar dan lebih sakral daripada individu mana pun.
Siapa pun yang nantinya terpilih menjadi Ketua Umum hanyalah primus inter pares (yang utama di antara yang setara). Ia adalah eksekutor dari sebuah sistem raksasa yang telah dirumuskan melalui Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan garis-garis besar keputusan Muktamar. Hal ini menihilkan lahirnya figur “kultus” atau “raja kecil” di dalam organisasi, sehingga mematikan embrio konflik horizontal perebutan takhta.
- Anatomi Kolektif-Kolegial
Tidak ada sistem winner-takes-all (pemenang mengambil semua) dalam Muhammadiyah. Mekanisme pemilihan dengan model 13 anggota Pimpinan Pusat yang kemudian bermusyawarah mufakat menentukan Ketua Umum dan Sekretaris Umum adalah perisai paling efektif melawan polarisasi.
Model kepemimpinan kolektif-kolegial ini memastikan bahwa setiap keputusan adalah hasil sintesis pemikiran bersama, bukan ambisi pribadi. Kader terbaik yang muncul ke permukaan adalah mereka yang teruji kompetensinya, bukan mereka yang pandai memobilisasi massa atau sekadar mencari panggung.
- Otomatisasi Roda Organisasi
Pergantian pengurus di Muhammadiyah adalah rutinitas penyegaran, bukan krisis eksistensial. Mengapa? Karena mesin utama Muhammadiyah—yang berupa ribuan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial—telah beroperasi nyaris secara otonom.
Roda Majelis dan Lembaga tidak akan berhenti berputar hanya karena sedang ada pergantian pimpinan. Standar Operasional Prosedur (SOP) dan kaderisasi yang mapan memastikan bahwa transisi kepemimpinan di tingkat elite tidak akan mengganggu pelayanan di akar rumput.
- Resiliensi dari Kooptasi Politik
Kematangan Muhammadiyah semakin terlihat dari kemampuannya menjaga jarak dari intervensi kekuasaan. Muktamar dirancang agar kebal dari cawe-cawe pihak luar, terutama partai politik yang kerap menunggangi transisi ormas demi kepentingan elektoral pragmatis.
Kemandirian finansial dan ideologis (berpegang pada Khittah) menjadikan Muhammadiyah tuan rumah di rumahnya sendiri, tidak bisa didikte atau diadu domba oleh kekuatan politik mana pun.
Pada akhirnya, Muktamar ke-49 nanti akan kembali menjadi panggung pembuktian empiris. Bukannya menjadi arena pertempuran ego, Muktamar akan mewujud menjadi pesta intelektual yang menggembirakan. Ribuan muktamirin akan berkumpul bukan untuk bersorak bagi kandidat, melainkan untuk melahirkan rumusan pemikiran dan arah gerak dakwah ke depan.
Dengan napas Islam yang wasathiyah (tengah-tengah) dan spirit tajdid (pembaruan), Muhammadiyah melangkah elegan sebagai ormas Islam yang berkemajuan.
Muktamar bukan sekadar ritual pergantian nama di papan struktur, melainkan sebuah penegasan janji suci Persyarikatan untuk terus menjadi problem solver bagi semesta alam, dengan cara yang terstruktur, rasional, damai, dan tentu saja, menggembirakan. (*)
