Indonesia tengah berada di titik ketergantungan impor alat kesehatan dan bahan baku obat. Di tengah kerentanan sistem kesehatan nasional ini, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengambil langkah konkret yang bukan sekadar wacana. Melalui PT Suryavena Farma Indonesia, Muhammadiyah secara tegas memproklamirkan diri sebagai aktor utama dalam upaya hilirisasi industri farmasi tanah air. Diawali dengan membangun pabrik cairan infus.
Pembangunan pabrik infus di atas lahan seluas 14 hektar di Karangploso, Kabupaten Malang, yang Insyaallah groundbreaking pada akhir Mei 2026 ini, bukan sekadar proyek konstruksi fisik. Ini adalah pembangunan benteng pertahanan kesehatan. Dengan target operasional pada akhir 2027 atau awal 2028, pabrik ini diproyeksikan memproduksi 15 juta botol cairan infus pertahun.
Logikanya sederhana, Muhammadiyah memiliki jaringan lebih dari 130 rumah sakit dan klinik Aisyiyah di seluruh penjuru negeri. Dari total produksi tersebut, 13 juta botol akan diserap secara internal. Artinya, efisiensi biaya operasional rumah sakit akan meningkat tajam, sementara kepastian pasokan medis bagi pasien terjamin tanpa intervensi fluktuasi pasar global.
Langkah ini merupakan evolusi strategis. Jika sebelumnya Suryavena bekerja sama dengan Satoria Pharma, kini Muhammadiyah memilih jalan mandiri. Mandatnya jelas, setelah infus berhasil dikuasai, lini produksi akan merambah ke jarum suntik. Bukan mustahil juga merambah produksi obat-obatan hingga alat kesehatan lainnya.
Mengapa Langkah Ini Vital?
Urgency hilirisasi farmasi ini didukung oleh fakta-fakta lapangan yang sangat serius:
- Beban Devisa: Berdasarkan data Kementerian Kesehatan dan Kemenperin, nilai impor alat kesehatan Indonesia masih sangat tinggi. Kehadiran Suryavena di Malang secara langsung akan menekan defisit neraca perdagangan di sektor farmasi.
- Ketahanan Krisis: Pandemi COVID-19 memberikan pelajaran pahit bahwa rantai pasok global bisa terputus kapan saja. Produksi lokal 15 juta botol infus pertahun adalah jaminan bahwa dalam kondisi darurat sekalipun, jaringan kesehatan Muhammadiyah tetap mampu melayani masyarakat.
- Hilirisasi Total: PT Suryavena tidak berdiri sendiri. Ia akan didukung oleh jaringan apotek Muhammadiyah yang akan menggurita di seluruh Indonesia. Inilah yang disebut sebagai ekosistem kesehatan terintegrasi—dari pabrik, distribusi, hingga ke tangan pasien.
Selama ini Muhammadiyah tidak pernah berhenti di satu titik, terus mengalir. Karena itu, bukan suatu yang tidak mungkin Suryavena dipersiapkan bukan hanya sebagai sebuah pabrik tunggal, melainkan sebagai holding company (perusahaan induk) yang akan melahirkan anak-anak perusahaan di bidang alkes dan farmasi. Ini adalah bentuk nyata dari semangat Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO) yang dimodernisasi.
Ide segar yang dibawa Muhammadiyah di sini adalah Integrasi Vertikal-Horizontal. Secara vertikal, mereka menguasai produksi (hulu) hingga layanan rumah sakit (hilir). Secara horizontal, mereka melakukan diversifikasi produk. Ketika sebuah organisasi memiliki rumah sakit, pabrik infus, perusahaan obat, dan jaringan apotek, maka kendali mutu dan kendali biaya berada sepenuhnya di tangan organisasi tersebut. Masyarakat pun mendapatkan harga yang lebih kompetitif dengan kualitas yang terstandardisasi.
Pemilihan Karangploso, Malang, sebagai lokasi strategis memberikan sinyal bahwa pusat industri farmasi tidak lagi hanya berpusat di Jawa Barat atau Tangerang. Ini akan menciptakan efek domino ekonomi di Jawa Timur, mulai dari penyerapan tenaga kerja lokal hingga kolaborasi riset dengan perguruan tinggi Muhammadiyah yang memiliki fakultas kedokteran dan farmasi terkemuka.
Semangat PKO yang diusung KH Ahmad Dahlan sejak seabad lalu kini bermetamorfosis menjadi kekuatan industri yang tangguh. PT Suryavena Farma Indonesia adalah jawaban atas tantangan zaman yang menuntut kemandirian ekonomi dan kesehatan.
Jika pemerintah selama ini kesulitan menekan harga obat dan alat kesehatan, Muhammadiyah memberikan solusinya, yakni membangun ekosistem sendiri. Ini bukan sekadar bisnis; ini adalah jihad kedaulatan kesehatan demi memastikan tidak ada rakyat Indonesia yang kesulitan mendapatkan akses medis dasar hanya karena masalah biaya atau kelangkaan stok.
Target 2028 adalah awal dari babak baru di mana Indonesia, melalui Muhammadiyah, mulai berhenti menjadi penonton dan mulai menjadi tuan di negeri sendiri dalam sektor kesehatan. (*)
