Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang dirancang pemerintah untuk memetakan kondisi riil perekonomian nasional justru membentur batu sandungan di lapangan. Di sejumlah daerah, petugas sensus menghadapi penolakan dari warga yang mengkhawatirkan kerahasiaan data mereka.
Merespons fenomena ini, Pakar Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSURA), Fatkur Huda, menilai resistensi tersebut bukan sekadar kendala teknis-administratif. Akar masalahnya terletak pada rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.
“Sebagian masyarakat masih curiga bahwa data yang mereka berikan akan disalahgunakan untuk kepentingan penarikan perpajakan, pengawasan usaha, atau hal lain di luar tujuan murni sensus,” ujar Fatkur, Sabtu (4/7/2026).
Fatkur menggarisbawahi bahwa skeptisisme ini tidak muncul begitu saja. Rasa kecewa akibat beberapa kebijakan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir yang dinilai kurang berpihak pada rakyat, perlahan mengikis kepercayaan publik.
“Dampaknya, kedatangan petugas pendata kerap disambut dengan kecurigaan. Di beberapa wilayah, penolakan terang-terangan terjadi karena warga takut informasi tersebut akan merugikan kondisi ekonomi mereka di kemudian hari,” lanjutnya.
Padahal, Fatkur menegaskan bahwa akurasi data Sensus Ekonomi sangat krusial. Jika data yang dihimpun cacat atau tidak lengkap, kebijakan ekonomi yang dirumuskan pemerintah ke depan berisiko salah sasaran. Oleh sebab itu, ia menilai upaya memulihkan kepercayaan publik jauh lebih mendesak daripada sekadar mengejar target kuantitas pendataan.
Untuk membedah fenomena ini, Fatkur mengaitkannya dengan teori sosiologi klasik tentang modal sosial (social capital). Ia mengutip sosiolog Robert D. Putnam (2000) yang menyatakan bahwa kepercayaan adalah motor penggerak masyarakat untuk mau bekerja sama dalam program publik. Ketika warga yakin program tersebut jujur dan bermanfaat, mereka akan berpartisipasi secara sukarela.
Pandangan senada juga dikemukakan oleh Francis Fukuyama (1995). Fukuyama menekankan bahwa kepercayaan adalah fondasi utama kerja sama sosial. Jika kepercayaan runtuh, masyarakat cenderung akan mempertanyakan motif, meragukan manfaat, hingga akhirnya memilih menarik diri dari program pemerintah.
Menghadapi tantangan Sensus Ekonomi 2026, Fatkur mengingatkan pemerintah dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengubah pendekatan. Fokus utama tidak boleh lagi hanya pada urusan mengumpulkan angka, melainkan pada jaminan keamanan data.
“Transparansi, komunikasi yang persuasif, serta edukasi mengenai manfaat nyata dari sensus ini adalah kunci. Jika pemerintah mampu meyakinkan publik bahwa data mereka aman dan murni untuk pembangunan, partisipasi warga akan meningkat dengan sendirinya,” pungkas Fatkur. (*/tim)
