#Mencari Pemimpin Persyarikatan yang Berintegritas, Visioner, dan Berkemajuan
Setiap periode Muktamar Muhammadiyah selalu menghadirkan harapan baru terhadap lahirnya kepemimpinan yang mampu membawa Persyarikatan semakin maju dalam menjalankan misi dakwah Islam yang berlandaskan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Pergantian kepemimpinan bukan sekadar pergantian figur, melainkan momentum untuk melakukan regenerasi, memperkuat konsolidasi, dan menyusun strategi menghadapi tantangan zaman.
Muhammadiyah bukan organisasi yang bertumpu pada kharisma individu, melainkan organisasi modern yang dibangun di atas sistem, musyawarah, kolektivitas, dan kepemimpinan yang amanah. Karena itu, pertanyaan yang lebih penting bukanlah “siapa” yang akan memimpin, tetapi “profil seperti apa” yang dibutuhkan Muhammadiyah untuk menghadapi masa depan.
Indonesia dan dunia kini sedang memasuki era yang penuh disrupsi. Revolusi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), transformasi digital, perubahan geopolitik, krisis pangan, perubahan iklim, meningkatnya kesenjangan sosial, hingga tantangan ideologi menuntut hadirnya pemimpin Persyarikatan yang tidak hanya memahami persoalan keagamaan, tetapi juga memiliki kemampuan membaca arah perubahan dunia (Schwab, 2016).
Dalam konteks itulah Muhammadiyah membutuhkan pemimpin yang mampu menjaga kesinambungan nilai-nilai dasar Persyarikatan sekaligus melakukan pembaruan secara kreatif tanpa meninggalkan prinsip-prinsip Islam.
Kepemimpinan dalam Perspektif Islam
Al-Qur’an menegaskan bahwa kepemimpinan merupakan amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Allah Swt. berfirman: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya…” (QS. An-Nisā‘ [4]: 58).
Ayat ini menunjukkan bahwa jabatan bukanlah hak yang harus diperjuangkan, melainkan amanah yang harus diberikan kepada orang yang paling layak.
Demikian pula ketika putri Nabi Syu’aib memberikan rekomendasi kepada ayahnya tentang Nabi Musa: “Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (QS. Al-Qaṣaṣ [28]: 26). Ayat ini melahirkan dua kriteria kepemimpinan yang sangat mendasar, yaitu al-quwwah (kompetensi) dan al-amānah (integritas).
Dua karakter inilah yang selalu relevan dalam setiap zaman. Rasulullah ﷺ juga mengingatkan bahwa jabatan tidak boleh diberikan kepada orang yang mengejarnya demi kepentingan pribadi. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa jabatan adalah amanah, dan pada Hari Kiamat dapat menjadi penyesalan bagi orang yang tidak menunaikannya dengan benar (HR. Muslim).
Muhammadiyah Memerlukan Pemimpin Berbasis Sistem
Sejak didirikan oleh KH Ahmad Dahlan, Muhammadiyah dibangun sebagai gerakan tajdid yang mengedepankan musyawarah dan kepemimpinan kolektif-kolegial. Tradisi ini menjadi salah satu kekuatan utama Muhammadiyah sehingga keberlangsungan Persyarikatan tidak bergantung pada satu figur.
Karena itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah tidak cukup hanya menjadi administrator organisasi. Ia harus menjadi pemimpin moral (moral leader), pemimpin intelektual (intellectual leader), sekaligus pemimpin transformasi (transformational leader) yang mampu menggerakkan seluruh potensi Persyarikatan.
Sepuluh Profil Ketua Umum PP Muhammadiyah yang Ideal
1. Kokoh dalam Akidah dan Manhaj Muhammadiyah
Seorang Ketua Umum harus memiliki pemahaman yang mendalam terhadap Al-Qur’an, As-Sunnah, serta Manhaj Tarjih Muhammadiyah. Keteguhan terhadap prinsip ini penting agar Persyarikatan tetap konsisten sebagai gerakan dakwah dan tajdid yang berpijak pada sumber ajaran Islam.
Di tengah derasnya arus liberalisme, ekstremisme, dan relativisme agama, pemimpin dituntut mampu menjaga kemurnian ajaran sekaligus menghadirkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam.
2. Berintegritas Tinggi
Integritas merupakan fondasi kepemimpinan. Integritas tercermin dalam kejujuran, amanah, kesederhanaan, konsistensi antara perkataan dan perbuatan, serta keberanian mengambil keputusan yang benar.
Dalam lingkungan organisasi sebesar Muhammadiyah, keteladanan pribadi sering kali lebih berpengaruh daripada sekadar instruksi organisasi.
3. Memiliki Keunggulan Keilmuan
Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan ilmu. Oleh sebab itu, Ketua Umum hendaknya memiliki kapasitas intelektual yang kuat, baik dalam ilmu-ilmu keislaman maupun dalam memahami perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan dinamika masyarakat global.
Kepemimpinan berbasis ilmu akan melahirkan kebijakan yang argumentatif, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Berpengalaman Memimpin Persyarikatan
Pengalaman memimpin di berbagai tingkatan memberikan pemahaman yang utuh terhadap karakter Muhammadiyah, budaya organisasi, serta tantangan yang dihadapi amal usaha. Pengalaman ini penting agar keputusan strategis lahir dari pemahaman terhadap realitas Persyarikatan, bukan semata-mata dari teori.
5. Visioner dan Adaptif terhadap Perubahan
Dunia bergerak sangat cepat. Muhammadiyah memerlukan pemimpin yang mampu membaca perubahan dan mengantisipasinya melalui inovasi.
Transformasi digital, kecerdasan buatan, ekonomi hijau, ketahanan pangan, serta penguatan sumber daya manusia harus menjadi bagian dari agenda strategis Muhammadiyah tanpa mengabaikan misi utama dakwah dan pendidikan.
6. Mampu Merajut Ukhuwah
Ketua Umum harus menjadi perekat seluruh elemen Persyarikatan. Perbedaan pandangan merupakan keniscayaan dalam organisasi besar, tetapi harus dikelola melalui musyawarah, saling menghormati, dan mengutamakan kepentingan Persyarikatan di atas kepentingan pribadi atau kelompok.
Di luar Muhammadiyah, ia juga perlu membangun hubungan yang baik dengan berbagai organisasi Islam, pemerintah, akademisi, dan masyarakat luas, selama tetap menjaga independensi organisasi.
7. Berani Menegakkan Amar Ma’ruf Nahi Munkar
Muhammadiyah memiliki fungsi dakwah yang menuntut keberanian moral. Ketua Umum harus mampu menyampaikan kritik yang konstruktif terhadap berbagai penyimpangan sosial, korupsi, ketidakadilan, dan penyalahgunaan kekuasaan secara santun, argumentatif, dan berdasarkan prinsip keadilan.
8. Komunikatif dan Membumi
Pemimpin yang baik mampu berkomunikasi dengan berbagai lapisan masyarakat. Ia dapat berdialog dengan ulama, akademisi, profesional, generasi muda, hingga masyarakat akar rumput. Kemampuan komunikasi yang baik akan memperkuat kepercayaan warga Persyarikatan dan memperluas pengaruh dakwah Muhammadiyah.
9. Menguasai Tata Kelola Organisasi Modern
Muhammadiyah mengelola ribuan sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, lembaga sosial, dan berbagai amal usaha lainnya. Karena itu, Ketua Umum perlu memahami prinsip-prinsip tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja agar seluruh aset Persyarikatan berkembang secara berkelanjutan.
10. Memiliki Wawasan Nasional dan Global
Muhammadiyah telah menjadi salah satu organisasi Islam terbesar di dunia. Kepemimpinannya perlu memiliki kemampuan membangun jejaring internasional, memperkenalkan wajah Islam Indonesia yang moderat, mencerahkan, dan berkemajuan, sekaligus memperkuat kontribusi Muhammadiyah terhadap penyelesaian berbagai persoalan kemanusiaan global.
Kepemimpinan sebagai Amanah, Bukan Ambisi
Salah satu pelajaran penting dari sejarah Islam adalah bahwa jabatan bukanlah tujuan, melainkan amanah. Para ulama klasik mengingatkan bahwa seseorang tidak dinilai dari keinginannya menjadi pemimpin, tetapi dari kesiapannya memikul tanggung jawab ketika amanah itu diberikan.
Dalam tradisi Muhammadiyah, mekanisme musyawarah dan pemilihan melalui Muktamar menjadi sarana untuk mencari figur yang paling layak, bukan sekadar yang paling populer. Karena itu, proses regenerasi hendaknya dijaga dari praktik-praktik yang dapat menimbulkan polarisasi, politik transaksional, atau kultus individu.
Penutup
Muhammadiyah telah memasuki abad kedua dengan tantangan yang jauh lebih kompleks dibanding masa-masa sebelumnya. Persyarikatan memerlukan pemimpin yang kokoh dalam akidah, luas ilmunya, bersih integritasnya, matang pengalaman organisasinya, visioner dalam membaca perubahan, serta mampu menjadi teladan moral bagi warga Muhammadiyah dan bangsa Indonesia.
Pada akhirnya, sosok Ketua Umum PP Muhammadiyah bukan ditentukan oleh kemampuan membangun popularitas, melainkan oleh kelayakan moral, kapasitas intelektual, komitmen terhadap misi Persyarikatan, dan kemampuan memimpin secara kolektif. Dengan demikian, Muhammadiyah akan tetap menjadi gerakan dakwah, tajdid, dan pelayanan umat yang mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya sebagai gerakan Islam yang bersumber pada Al-Qur’an dan As-Sunnah.
Nashrun Minallah Wafathun Qarieb.
Daftar Pustaka
1. Al-Qur’an al-Karim.
2. Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī.
3. Muslim ibn al-Hajjaj. Ṣaḥīḥ Muslim.
4. Muhammadiyah. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah.
5. Muhammadiyah. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
6. Muhammadiyah. Himpunan Putusan Tarjih.
7. Bass, Bernard M., & Riggio, Ronald E. Transformational Leadership. 2nd ed. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2006.
8. Schwab, Klaus. The Fourth Industrial Revolution. Geneva: World Economic Forum, 2016.
