Tanggal 8 September 2025 menjadi penanda dimulainya babak baru dalam tata kelola ibadah haji Indonesia. Melalui Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) resmi meluncur ke panggung birokrasi, mengakhiri dominasi panjang Kementerian Agama dalam mengurus perjalanan suci umat.
Di hari yang sama, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah, didampingi Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri. Lembaga baru dibentuk, nahkoda baru dilantik, dan tumpukan harapan rakyat pun digantungkan di pundak mereka.
Secara kasatmata, penampilan Kemenhaj di panggung awal cukup mencuri perhatian. Ada estetika baru yang coba ditawarkan, perpaduan unik antara sarung, jas, dan dasi kupu-kupu yang dipakai personelnya. Penampilan anggun nan terpelajar ini tentu menarik secara visual.
Namun, di balik balutan busana yang necis dan necisnya retorika birokrasi, publik tentu paham betul bahwa dasi kupu-kupu tidak akan otomatis menuntaskan persoalan katering basi atau bus solawat yang terlambat di Makkah.
Pelaksanaan Haji 2026
Musim haji 2026 menjadi panggung ujian perdana bagi Kemenhaj. Sebagai “anak baru” di lingkungan kementerian, kinerja mereka terbilang relatif bagus dan berjalan cukup lancar. Ada sederet perubahan positif yang patut diacungi jempol.
Salah satu terobosan paling nyaring yang digaungkan adalah komitmen untuk menyatakan “perang” terbuka kepada mafia haji, sosok-sosok tidak kelihatan yang selama bertahun-tahun dengan teganya mengeruk keuntungan pribadi dari air mata dan keringat para jemaah tamu Allah.
Apresiasi dari dalam negeri pun mengalir deras. Publik merasa ada angin segar dan semangat baru. Namun, jika ingin jujur dan kritis, sukses di level domestik ini ternyata belum cukup tangguh untuk menyabet penghargaan tertinggi dari Pemerintah Arab Saudi sebagai penyelenggara haji terbaik.
Sebuah “kegagalan” yang sangat wajar bagi sebuah lembaga yang baru berusia setahun, tetapi sekaligus menjadi pengingat menohok: berbenah di rumah sendiri baru separuh jalan, sebab standar pelayanan internasional di Tanah Suci punya ukurannya sendiri yang tak bisa ditawar dengan sekadar klaim keberhasilan internal.
Amanah Setebal Tabungan Puluhan Tahun
Satu hal mendasar yang tak boleh dilupakan oleh jajaran Kemenhaj adalah bahwa kementerian ini bukanlah sekadar mesin birokrasi pencari nilai penyerapan anggaran. Kemenhaj memikul amanah moral yang sangat berat dari umat Islam Indonesia.
Bayangkan, mayoritas jamaah haji Indonesia bukanlah konglomerat yang dengan mudah menggeser dana dari rekening mereka. Mereka adalah petani, pedagang kecil, pegawai honorer, dan buruh yang menabung rupiah demi rupiah, menyisihkan sisa rezeki bertahun-tahun—bahkan puluhan tahun—hanya demi bisa menginjakkan kaki di tanah haram dan menyempurnakan rukun Islam kelima.
Oleh karena itu, setiap sen uang haji adalah tumpuhan doa, keringat, dan harapan. Mengabaikan kualitas pelayanan, atau lebih buruk lagi, melakukan praktik korupsi dengan dalih atau modus apa pun seperti yang kerap terjadi di masa lalu, bukan sekadar tindak pidana birokrasi. Itu adalah sebuah pengkhianatan paling telanjang abdi negara dan penistaan terhadap kepercayaan rakyat yang ingin beribadah.
Menguji Moralitas di Balik Seragam Baru
Lahirnya Kemenhaj memberikan pelajaran penting bahwa memindahkan kewenangan dan mengganti papan nama lembaga adalah pekerjaan yang sangat mudah. Namun, memperbarui moralitas dan mentalitas orang-orang di dalamnya adalah perjuangan yang sama sekali berbeda.
Kesungguhan, tanggung jawab, kehormatan, ketulusan, profesionalitas, dan integritas Kemenhaj akan terus diuji dari musim haji ke musim haji berikutnya. Rakyat yang telah sabar menunggu dalam antrean puluhan tahun tidak butuh aksi panggung yang pamer seragam atau jargon penumpasan mafia yang manis di dengar di media massa semata. Mereka butuh: kepastian berangkat tepat waktu, pelayanan yang humanis, fasilitas yang layak, serta transparansi pengelolaan dana.
Satu tahun pertama Kemenhaj telah lewat dengan catatan yang lumayan baik sebagai langkah pembuka. Namun, pertarungan sejati baru saja dimulai. Kemenhaj harus membuktikan bahwa perubahan struktur ini benar-benar membawa perubahan substansial. Jangan sampai seragamnya saja yang berganti jadi jas dan dasi kupu-kupu, tetapi tabiat dan mentalitas birokrasi di dalamnya masih tetap menyisakan pola-pola lama.
Kemenhaj harus ingat, yang mereka layani bukan sekadar penumpang pesawat charteran, melainkan tamu-tamu Allah yang membawa harapan suci dari pelosok negeri.
Selamat milad yang pertama Kemenhaj. (*)
