#Catatan Reflektif di Balik Polemik “Islam Ala Prabowo”
Polemik sebuah buku semestinya tidak berhenti pada persoalan siapa yang pro dan siapa yang kontra terhadap seorang presiden. Ada persoalan yang jauh lebih mendasar untuk direnungkan, terutama oleh umat Islam: bagaimana seharusnya seorang ulama bersikap ketika berhadapan dengan kekuasaan?
Islam tidak pernah mengajarkan ulama untuk memusuhi penguasa. Sebaliknya, Islam juga tidak mengajarkan ulama untuk menjadi pembenar setiap tindakan penguasa.
Ulama memiliki posisi moral yang sangat penting: menyampaikan kebenaran, menjaga amanah ilmu, dan menjadi pengingat bagi siapa pun yang memegang kekuasaan.
Ulama Boleh Dekat dengan Penguasa
Dekat dengan penguasa pada dirinya bukanlah sebuah dosa. Dalam sejarah Islam, banyak ulama yang berinteraksi dengan para khalifah, sultan, dan pemimpin negara. Mereka memberikan nasihat, berdiskusi, bahkan menerima mandat tertentu dari pemerintah.
Yang menjadi persoalan bukanlah kedekatan, tetapi ketundukan moral kepada kekuasaan.
Seorang ulama boleh berada dekat dengan istana, tetapi hatinya tidak boleh menjadi milik istana.
Ia boleh berbicara dengan penguasa, tetapi tidak boleh kehilangan keberanian untuk mengatakan “tidak” ketika penguasa melakukan kesalahan.
Ia boleh memuji kebaikan seorang pemimpin, tetapi pujian itu tidak boleh membuat keburukan menjadi kebaikan.
Di sinilah pentingnya membedakan antara ulama yang dekat dengan penguasa dan ulama yang menjadi alat penguasa.
Keduanya tampak sama dari luar, tetapi sangat berbeda secara moral.
Ulama Harus Menjaga Amanah Ilmu
Al-Qur’an memberikan peringatan keras tentang amanah:
«إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا»
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya.”
(QS. an-Nisā’: 58)»
Ilmu adalah amanah.
Nama seorang ulama juga merupakan amanah.
Tulisan seorang ulama adalah amanah.
Pendapat yang dinisbatkan kepada seorang ulama juga merupakan amanah.
Karena itu, dalam dunia keilmuan, persoalan atribusi bukan perkara kecil. Jika seseorang disebut sebagai penulis, kontributor, atau pemberi pandangan, maka harus ada kejelasan: benarkah ia menulis, menyetujui, atau memberikan izin?
Jangan sampai nama seorang ulama digunakan untuk memberikan legitimasi terhadap sebuah gagasan, sementara ulama tersebut sendiri tidak pernah merasa menulis atau memberikan persetujuan.
Jika hal semacam ini benar terjadi, persoalannya bukan lagi sekadar persoalan teknis penerbitan buku. Ia menyentuh wilayah amanah, kejujuran dan etika ilmiah.
Bahaya Ketika Ulama Terlalu Dekat dengan Kekuasaan
Rasulullah ﷺ memberikan peringatan yang sangat dalam:
«مَنْ أَتَى أَبْوَابَ السُّلْطَانِ افْتُتِنَ»
“Barang siapa mendatangi pintu-pintu penguasa, ia akan diuji.”
Hadis ini mengingatkan bahwa kedekatan dengan kekuasaan adalah ujian.
Mengapa?
Karena kekuasaan memiliki sesuatu yang tidak dimiliki kebanyakan manusia: pengaruh, fasilitas, penghormatan, akses, jabatan dan jaringan.
Seorang ulama yang tidak memiliki benteng keilmuan dan ketakwaan yang kuat dapat perlahan-lahan mengalami perubahan orientasi.
Awalnya datang untuk menasihati.
Kemudian datang karena diundang.
Lalu merasa nyaman berada di lingkaran kekuasaan.
Setelah itu mulai sungkan mengkritik.
Pada tahap berikutnya, bukan lagi penguasa yang membutuhkan nasihat ulama, tetapi ulama yang membutuhkan kedekatan dengan penguasa.
Pada titik itulah independensi moral mulai hilang.
