Pemerintah secara resmi meluncurkan 10 kampus Universitas Republik Indonesia (URI) secara serentak, lengkap dengan seremoni pelantikan pimpinan dan obral janji manis berupa beasiswa penuh. Sebuah momentum historis, begitu klaimnya.
URI digadang-gadang menjadi kawah candradimuka nasional untuk menyongsong puncak bonus demografi 2026–2030, di mana lebih dari 68% penduduk Indonesia berada di usia produktif. Namun, seperti halnya janji manis di musim kampanye, kita patut bertanya: apakah URI bakal menjadi pemicu perubahan sejati, atau sekadar proyek menara gading baru berbiaya tinggi?
Di atas kertas, urgensi kehadiran URI memang sulit dibantah. Data evaluasi PISA (Program for International Student Assessment) teranyar masih menempatkan tingkat literasi dan numerasi siswa Indonesia di papan bawah.
Skor Matematika (366) dan Membaca (359) masih tertinggal jauh dari rata-rata negara anggota Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) atau Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi, yang berada di kisaran 480–490. Di saat bersamaan, revolusi industri tidak mau menunggu. Kebutuhan akan talenta global di bidang kecerdasan buatan (AI), transisi energi terbarukan, hingga diplomasi internasional kian melambung tinggi.
URI hadir dengan ambisi megah menjembatani jurang pemisah ini demi mengawal Visi Indonesia Emas 2045. Narasi yang diusung sangat sentimentil: tidak boleh ada lagi anak cerdas di pelosok negeri yang gagal meraih mimpi hanya karena kemiskinan.
Namun, mari sejenak menepi dari euforia dan menatap panggung seleksi dengan kaca mata kritis. Konsep beasiswa penuh memang terdengar sangat demokratis. Tapi di lapangan, sistem seleksi yang rumit sering kali terjebak dalam perangkap “feodalisme baru”.
Anak-anak dari keluarga urban mapan yang bergelimang fasilitas bimbingan belajar eksklusif, akses internet secepat kilat, dan pelatihan kepemimpinan sejak dini tentu memiliki keunggulan telak dibanding anak petani di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Jika 10 kampus URI yang tersebar secara geografis ini tidak menerapkan kuota dan afirmasi yang tajam, URI hanyalah pabrik stempel yang memperkuat posisi elit urban beruntung.
Kekhawatiran tak kalah mendasar bermuara pada desain kurikulum. Indonesia tidak kekurangan administrator yang pandai mengangguk dan patuh pada instruksi atasannya. Yang langka adalah disruptive leaders—pemimpin yang dibekali nalar kritis, memiliki kepekaan sosial, dan berani mengambil risiko demi kemajuan.
Birokrat Alergi Kritik
Jika URI hanya didesain untuk mencetak birokrat berseragam rapi yang alergi terhadap kritik dan takut gagal, maka sepuluh kampus tersebut tak lebih dari fasilitas pelatihan aparatur yang dibungkus nama megah universitas.
Tantangan terakhir yang tak kalah berat adalah menjaga standar kualitas akademik agar merata di seluruh 10 lokasi kampus. Jangan sampai kampus URI di luar Jawa hanya menjadi “cabang kelas dua” yang kekurangan dosen berkualitas dan fasilitas riset, sementara pusat keunggulan tetap menumpuk di Jawa. Ketimpangan fasilitas pendidikan dasar–menengah antara Jawa dan Luar Jawa yang masih menembus angka di atas 40% harus jadi pelajaran berharga.
URI adalah taruhan besar masa depan bangsa. Keberhasilannya tidak akan dihitung dari seberapa megah gedung rektoratnya atau seberapa mengkilap plang namanya di 10 daerah, melainkan dari keberanian lulusannya dalam meruntuhkan status quo demi kesejahteraan rakyat banyak. Mari kawal URI agar tetap menjadi katalisator kemajuan bagi seluruh rakyat, bukan sekadar menara gading baru bagi segelintir elit. (*)
