‘Aisyiyah Jawa Timur terus memperkuat peran perempuan dalam ruang kebijakan publik, salah satunya dengan menyelenggarakan Serial Kelas Kebijakan Publik. Seri pertama Kelas Kebijakan Publik dilaksanakan secara daring dan diikuti 160 peserta dari unsur Pimpinan Wilayah dan 38 Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah se-Jawa Timur pada Sabtu (2/5/2026).
Program yang diinisiasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Aisyiyah ini, menghadirkan dua narasumber dengan latar belakang akademik dan aktivis yang kuat di bidang kebijakan publik, yakni Andi Suwarko dan Titi Anggraini. Dalam sesi pertama, Andi Suwarko memberikan paparan komprehensif mengenai dasar-dasar kebijakan publik. Dan, di sesi kedua, Titi Anggraini menjelaskan urgensi partisipasi perempuan dalam merumuskan, mengimplementasikan dan memonitoring kebijakan publik.
Andi menguraikan berbagai bentuk dokumen kebijakan yang umum dijumpai, seperti undang-undang, peraturan daerah, hingga kebijakan teknis di tingkat institusi. Ia juga menekankan pentingnya memahami tujuan kebijakan sebagai upaya mencapai kesejahteraan masyarakat, sekaligus mengelola konflik kepentingan yang muncul dalam proses perumusannya.
Dalam paparannya, ia membagi jenis kebijakan publik ke dalam beberapa kategori, seperti kebijakan distributif, regulatif, dan redistributif. Klasifikasi ini, menurutnya, penting agar peserta mampu membaca arah kebijakan dan memahami dampaknya terhadap kelompok masyarakat tertentu, termasuk perempuan dan kelompok rentan.
“Tanpa pemahaman yang kuat tentang jenis dan tujuan kebijakan, kita akan kesulitan melakukan advokasi yang tepat sasaran,” tambahnya.
Sementara itu, narasumber kedua, Titi Anggraini, menyoroti aspek yang lebih spesifik, yakni pentingnya perspektif GEDSI dalam negara demokrasi. Ia menegaskan, keterlibatan perempuan bukan sekadar isu representasi, tetapi menyangkut keadilan substantif dalam kebijakan.
“Perempuan memiliki pengalaman hidup yang berbeda, sehingga perspektif mereka sangat penting dalam memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar inklusif,” jelas Titi.
Ditambahkannya, banyak kebijakan publik yang selama ini belum sensitif gender karena minimnya keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan.
Titi menekankan, partisipasi perempuan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari keterlibatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) atau advokasi kebijakan berbasis komunitas. Dan, organisasi perempuan, seperti Aisyiyah, memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara masyarakat dan pembuat kebijakan.
Titi mendorong perempuan Aisyiyah untuk mengoptimalkan jaringan organisasi yang luas sebagai modal sosial dalam mendorong perubahan kebijakan. Ia juga menekankan pentingnya literasi kebijakan agar kader mampu membaca peluang, memahami proses legislasi, serta menyusun rekomendasi kebijakan yang berbasis data.
Antusiasme peserta terlihat dari tingginya partisipasi dalam sesi diskusi. Sejumlah peserta mengajukan pertanyaan terkait strategi advokasi kebijakan di tingkat daerah, tantangan keterlibatan perempuan dalam politik lokal, hingga cara membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah.
Sementara itu, Ketua PWA Jawa Timur, Rukmini Amar, menyampaikan dalam sambutannya, melalui program ini, ‘Aisyiyah meneguhkan komitmennya untuk terus mendorong keterlibatan perempuan dalam ruang-ruang strategis, termasuk dalam proses kebijakan publik. (putri aisyiyah rd)
