Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat (PP) ‘Aisyiyah bersama Program Inklusi ‘Aisyiyah menggelar Workshop Penyusunan Modul Kesehatan dan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) bagi Anak Usia PAUD dan Pendidikan Dasar pada Jumat (8/5/2026). Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid dengan melibatkan unsur kesehatan, pendidikan, psikolog, pemerintah, serta praktisi pendidikan anak usia dini.
Workshop ini menjadi langkah awal penyusunan panduan edukasi kesehatan reproduksi (Kespro) yang ramah anak sekaligus upaya memperkuat perlindungan anak sejak usia dini melalui materi kespro yang tepat.
Koordinator Program Inklusi ‘Aisyiyah, Tri Hastuti Nur Rochimah, dalam sambutannya menegaskan, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi perlu dimulai sejak jenjang PAUD dan pendidikan dasar. Menurutnya, tingginya kasus kekerasan terhadap anak menjadi alasan penting hadirnya panduan edukasi yang sistematis.
“Pendidikan kespro penting dimulai dari PAUD dan pendidikan dasar karena kita melihat kasus kekerasan cukup banyak dan anak-anak kita penting memahami isu HKSR ini,” ujarnya.
Ia berharap modul yang disusun tidak hanya menjadi dokumen, tetapi menjadi model pembelajaran yang dapat diterapkan secara luas melalui pelatihan guru. “Harapannya panduan ini akan menjadi modeling, di mana kita akan melakukan pelatihan pada guru-guru agar memiliki kompetensi edukasi HKSR, baik masuk dalam kurikulum maupun terintegrasi dalam pembelajaran,” tambahnya.
Tri Hastuti juga menekankan potensi besar jaringan pendidikan ‘Aisyiyah dalam implementasi program ini. “Ini langkah awal yang sangat bagus. Kita punya kekuatan sekitar 20 ribu PAUD, kemudian SD, dan SMP. Modeling ini bisa kita lakukan di sekolah Muhammadiyah maupun ‘Aisyiyah,” katanya.
Sementara itu, Ketua Majelis Kesehatan PP ‘Aisyiyah, Warsiti, menyampaikan bahwa workshop ini bukan sekadar penyusunan modul, tetapi bagian dari ikhtiar membangun ekosistem perlindungan anak melalui pendidikan kesehatan reproduksi.
Ia menjelaskan bahwa edukasi kespro harus dimulai sejak usia dini agar tidak terdapar siklus ya g terlewati. “Kesehatan reproduksi sering kali baru diberikan pada remaja, padahal terdapat siklus perkembangan anak yang terlewat jika pendidikan tidak dimulai sejak usia dini.”
Menurut Warsiti, memberikan edukasi kespro pada anak usia PAUD bukan hal yang mudah, akan tetapi melalui forum diskusi ini diharapkan dapat menemukan formula atau model edukasi kespro yang tepat bagi anak usia dini.
Ia juga menyoroti tantangan di era digital ketika anak semakin mudah mengakses informasi. “Bagaimana kita memberikan informasi yang aman, benar, dan sesuai tahap perkembangan anak menjadi pekerjaan besar kita bersama,” tambahnya. Warsiti berharap upaya ini menjadi bagian dari dakwah kemanusiaan yang berdampak luas bagi generasi mendatang.
Dukungan pemerintah terhadap inisiatif tersebut disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Direktorat Bina Kesehatan Reproduksi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Sheilla Virarisca. Ia menyambut baik workshop dan menyatakan kesiapan pemerintah untuk terlibat dalam penyusunan modul.
Sheilla menjelaskan bahwa pemerintah memiliki kebijakan yang mendukung edukasi kesehatan reproduksi sejak usia dini, salah satunya melalui PP Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur penyelenggaraan upaya kesehatan reproduksi berbasis siklus hidup.
Menurutnya, pendekatan siklus hidup menjadi dasar program pemerintah dalam pelayanan kesehatan reproduksi. “Program kespro dilakukan melalui pendekatan siklus hidup mulai dari usia dini hingga lansia, karena setiap tahap perkembangan memiliki kebutuhan dan intervensi yang berbeda,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa edukasi kesehatan reproduksi anak usia dini bukan bertujuan membahas seksualitas secara dewasa. “Edukasi pada anak usia dini bukan untuk membahas seksualitas secara dewasa, melainkan memberikan pemahaman tubuh yang sehat, harga diri, dan batasan privasi,” katanya.
Sheilla juga menekankan pentingnya penggunaan istilah anatomis yang benar serta metode pembelajaran yang sesuai usia. Edukasi perlu dilakukan dengan bahasa sederhana, interaktif, dan menggunakan alat permainan edukatif.
Dalam paparannya, ia mengungkap data kekerasan terhadap anak yang masih memprihatinkan. “Sebanyak 12.338 dari 27.275 kasus kekerasan merupakan kasus kekerasan seksual pada anak,” ungkapnya.
Menurutnya, pencegahan dapat dimulai sejak dini dengan membekali anak keberanian melindungi diri. “Anak perlu diajarkan berani berkata tidak dan melaporkan kepada orang dewasa jika menghadapi situasi yang tidak aman,” tegas Sheilla.
Melalui workshop ini, PP ‘Aisyiyah berharap modul HKSR bagi anak usia PAUD dan pendidikan dasar dapat segera diuji coba dan diimplementasikan sebagai bagian dari upaya kolektif membangun generasi yang sehat, terlindungi, dan berdaya sejak usia dini. (*/tim)
