Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji, Muhadjir Effendy, memastikan pemerintah terus menyiapkan langkah antisipatif agar penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berjalan lancar di tengah berbagai tantangan global, mulai dari kenaikan biaya penerbangan hingga potensi dampak konflik geopolitik internasional.
Hal itu disampaikan Muhadjir saat menghadiri acara Halalbihalal Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur 1447 H, Sabtu (18/4/2026).
Menurut Muhadjir, kenaikan harga avtur menyebabkan biaya operasional penerbangan haji meningkat cukup besar. Pemerintah memperkirakan tambahan kebutuhan anggaran mencapai Rp1,7 triliun untuk menutup kenaikan tersebut. Pemerintah tidak ingin kenaikan biaya itu membebani jemaah, sehingga dianggarkan dana cadangan.
“Pak Prabowo sudah meminta agar kenaikan biaya ini tidak dibebankan kepada jemaah. Pemerintah berupaya menanggung tambahan kebutuhan tersebut,” ujar Muhadjir.
Selain faktor avtur, pemerintah juga mewaspadai dampak konflik kawasan yang berpotensi memengaruhi jalur penerbangan menuju Arab Saudi. Jika kondisi memburuk, pemerintah telah menyiapkan skenario rute alternatif.
“Kalau situasi memaksa, rute penerbangan bisa dialihkan. Selama ini jalur normal, namun jika harus melalui Sri Lanka, India, dan Oman, maka ada tambahan waktu tempuh sekitar dua jam,” katanya.
Muhadjir menyebut pemerintah telah menyiapkan dana cadangan sekitar Rp4 triliun hingga Rp5 triliun sebagai langkah antisipasi bila situasi global berkembang di luar perkiraan.
“Mudah-mudahan kondisi yang tidak kita harapkan itu tidak terjadi. Tetapi pemerintah harus tetap siap siaga,” tegasnya.
Ia juga mengajak masyarakat, khususnya warga Muhammadiyah yang akan berhaji, untuk terus mendoakan agar pelaksanaan haji 2026 berjalan aman, lancar, dan tanpa hambatan besar. (abdul wahab)
