Tahun-tahun politik selalu menghadirkan suhu yang berbeda dalam kehidupan berbangsa. Polarisasi meningkat, narasi agama kerap ditarik ke ruang kekuasaan, dan organisasi keagamaan diuji konsistensinya. Dalam konteks ini, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam berkemajuan menghadapi tantangan serius: bagaimana menjaga kemurnian dakwah di tengah godaan politik praktis yang semakin intens.
Sebagai mahasiswa yang hidup di era digital dan demokrasi terbuka, saya melihat fenomena ini bukan sekadar dinamika biasa, tetapi ujian ideologis. Muhammadiyah sejak awal berdiri oleh KH Ahmad Dahlan telah menegaskan dirinya sebagai gerakan dakwah, tajdid (pembaruan), dan amar ma’ruf nahi munkar. Namun, ketika politik identitas semakin menguat, batas antara dakwah dan kepentingan politik menjadi kabur.
Dalam perspektif Al-Qur’an, kekuasaan bukanlah tujuan utama, melainkan amanah. Allah berfirman:
*إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا*
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya…” (QS. An-Nisa: 58)
Ayat ini menegaskan bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan tanggung jawab moral, bukan sekadar alat untuk kepentingan kelompok. Muhammadiyah, melalui manhaj Tarjih, selalu menekankan pentingnya pemurnian niat dan orientasi ibadah dalam setiap aktivitas sosial, termasuk dalam kehidupan politik.
Namun realitas hari ini menunjukkan bahwa banyak pihak mencoba “menarik” Muhammadiyah ke dalam pusaran politik praktis. Dukungan terhadap kandidat tertentu, penggunaan simbol keagamaan dalam kampanye, hingga framing media yang memposisikan Muhammadiyah sebagai kekuatan politik, menjadi fenomena yang sulit dihindari. Di sinilah letak dilema: apakah tetap menjaga netralitas atau mengambil posisi keberpihakan?
Dalam keputusan-keputusan Tarjih Muhammadiyah, khususnya yang berkembang di Yogyakarta, ditegaskan bahwa Muhammadiyah bukan partai politik dan tidak berafiliasi dengan kekuatan politik tertentu. Prinsip ini bukan bentuk apatis, melainkan strategi menjaga independensi moral. Muhammadiyah ingin tetap menjadi kekuatan civil society yang kritis, bukan alat kekuasaan.
Hal ini sejalan dengan firman Allah:
*وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحَقَّ بِٱلْبَٰطِلِ وَتَكْتُمُوا ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ*
“Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan kamu sembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahuinya.” (QS. Al-Baqarah: 42)
Ayat ini menjadi peringatan keras agar umat Islam tidak mencampuradukkan nilai agama dengan kepentingan pragmatis. Dalam konteks politik, mencampuradukkan ini bisa berupa penggunaan agama untuk legitimasi kekuasaan tanpa substansi moral yang jelas.
Muhammadiyah di Yogyakarta, sebagai pusat intelektual dan gerakan, memiliki peran strategis dalam menjaga arah ini. Tradisi intelektual yang kuat, diskursus Tarjih yang rasional, serta komitmen terhadap Islam berkemajuan menjadi benteng utama. Muhammadiyah tidak anti politik, tetapi menempatkan politik sebagai sarana, bukan tujuan.
Sebagai mahasiswa, saya melihat pentingnya posisi ini. Jika Muhammadiyah terjebak dalam politik praktis, maka risiko kehilangan independensi sangat besar. Kritik terhadap kekuasaan bisa melemah, dan dakwah bisa terdistorsi oleh kepentingan jangka pendek. Padahal, kekuatan utama Muhammadiyah justru terletak pada moral force, bukan political force.
Dalam Al-Qur’an juga ditegaskan:
*كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ*
“Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar…” (QS. Ali Imran: 110)
Ayat ini menjadi landasan utama gerakan Muhammadiyah. Amar ma’ruf nahi munkar tidak boleh dikompromikan oleh kepentingan politik. Ketika kebenaran harus disampaikan, maka ia harus disampaikan, meskipun bertentangan dengan kekuasaan.
Namun demikian, netralitas bukan berarti diam. Muhammadiyah tetap harus aktif memberikan panduan moral, pendidikan politik, dan kritik konstruktif. Dalam konteks ini, netralitas yang dimaksud adalah netralitas struktural, bukan netralitas nilai. Muhammadiyah tetap berpihak pada kebenaran, keadilan, dan kemaslahatan umat.
Di sinilah konsep Islam berkemajuan menjadi relevan. Islam berkemajuan bukan hanya slogan, tetapi paradigma. Ia menggabungkan nilai-nilai tauhid, rasionalitas, dan keberpihakan pada kemanusiaan. Dalam politik, ini berarti mendorong sistem yang adil, transparan, dan berpihak pada rakyat, tanpa harus terlibat langsung dalam perebutan kekuasaan.
Dari sudut pandang Tarjih Yogyakarta, pendekatan ini juga didukung oleh metode ijtihad yang kontekstual. Muhammadiyah tidak memahami teks secara kaku, tetapi mempertimbangkan maqashid syariah (tujuan syariat), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks politik, ini berarti memastikan bahwa kebijakan publik tidak merusak lima prinsip dasar tersebut.
Sebagai mahasiswa, saya melihat bahwa peran generasi muda Muhammadiyah sangat penting dalam menjaga arah ini. Literasi politik harus diperkuat, tetapi juga dibarengi dengan integritas moral. Jangan sampai generasi muda terjebak dalam pragmatisme politik yang mengabaikan nilai-nilai Islam.
Fenomena media sosial juga menjadi tantangan baru. Narasi provokatif, hoaks, dan politisasi agama menyebar dengan cepat. Muhammadiyah harus hadir sebagai penjernih, bukan ikut memperkeruh. Dakwah digital harus diarahkan untuk edukasi, bukan propaganda.
Akhirnya, pertanyaan besar tetap relevan: netralitas atau keberpihakan? Jawabannya bukan hitam putih. Muhammadiyah harus netral secara politik praktis, tetapi tegas dalam nilai. Netral dalam struktur, tetapi berpihak pada keadilan. Netral dalam kekuasaan, tetapi aktif dalam dakwah.
Dalam konteks Indonesia yang plural dan demokratis, posisi ini justru menjadi kekuatan. Muhammadiyah bisa menjadi penyeimbang, pengingat, dan pengarah. Bukan sekadar penonton, tetapi juga bukan pemain politik praktis.
Sebagai penutup, saya meyakini bahwa masa depan Muhammadiyah sangat ditentukan oleh kemampuannya menjaga prinsip ini. Jika berhasil, Muhammadiyah akan tetap menjadi mercusuar moral bangsa. Namun jika tergelincir, maka ia berisiko kehilangan jati dirinya.
Di tengah tahun politik yang panas, Muhammadiyah harus tetap dingin dalam sikap, jernih dalam berpikir, dan teguh dalam prinsip. Karena pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya posisi politik, tetapi juga integritas dakwah Islam itu sendiri. (*)
