Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat (PWM NTB) menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) pada Sabtu (13/6/2026) di Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) NTB.
Kegiatan ini menghadirkan Ketua MPKS Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai narasumber utama dan diikuti oleh MPKS PDM se-NTB, Majelis Dikdasmen dan PNF, Lazismu, Lembaga Pengembangan Pesantren, LKSA se-NTB, Lembaga Pengembangan Cabang/Ranting dan Pembinaan Masjid serta Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah (PWA) NTB.
Rakorwil dibuka oleh Ketua PWM NTB, Dr. H. Falahuddin, MAg. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) secara menyeluruh melalui MPKS.
“LKSA tidak boleh hanya dipandang sebagai tempat singgah atau “penggemukan” fisik semata, tetapi harus menjadi pusat pembinaan yang holistik: mental dan juga spiritual, bahkan aspek ideologis harus menjadi atensi kita semua”, ujarnya.
Untuk mencapai hal tersebut, Falahuddin juga mendorong penyusunan buku pedoman pengasuhan anak sebagai acuan bersama bagi seluruh LKSA Muhammadiyah di NTB. Menurutnya, layanan sosial merupakan bagian penting dari misi Muhammadiyah dalam melayani umat, terutama masyarakat miskin dan kelompok rentan. Karena Majelis ini sesungguhnya merupakan pengembangan dari PKO (Penolong Kesengsaraan Oemoem) yang terinspirasi dari al-maun yang digagas oleh Kiai Syuja’ tahun 1918.
Pada sesi materi, Ketua MPKS PP Muhammadiyah, Dr. Mariman Darto, MSi menjelaskan bahwa MPKS perlu memperluas orientasi kerja dari pengelolaan panti asuhan menuju penguatan basis komunitas.
“MPKS bukan hanya mengurus panti asuhan, tetapi harus hadir sebagai penggerak layanan sosial berbasis komunitas,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan gagasan pembentukan Pusat Santunan Keluarga Muhammadiyah (PSKM) sebagai model pengembangan layanan sosial Muhammadiyah yang lebih adaptif dan terintegrasi. PSKM diharapkan dapat memperkuat fungsi layanan sosial yang selama ini berfokus pada panti asuhan.
Rakorwil menjadi forum konsolidasi antar majelis, lembaga, dan organisasi otonom Muhammadiyah di NTB untuk menyamakan langkah dalam pelayanan sosial. Melalui kegiatan ini, PWM NTB berharap tercipta sinergi yang lebih kuat antara MPKS, Lazismu, Majelis Dikdasmen dan PNF, Lembaga Pengembangan Pesantren, serta PWA NTB dalam membangun sistem kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.
Selain itu, peserta juga mendiskusikan penguatan tata kelola LKSA, penyusunan pedoman pengasuhan anak, serta strategi pengembangan layanan sosial berbasis komunitas sebagai respons terhadap tantangan sosial yang semakin kompleks di masyarakat.
Rakorwil MPKS PWM NTB diharapkan menjadi momentum transformasi layanan sosial Muhammadiyah di Nusa Tenggara Barat, dari pendekatan karitatif menuju pemberdayaan komunitas yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (m. abid mujadid)
