Perlukah negara mendirikan sekolah “eksklusif”? Mengapa harus eksklusif? Bukankah setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang setara, yang sama, tidak eksklusif, tidak spesifik, tidak khusus, tidak berdistingsi, tetapi ekuivalen dan berkeadilan.
Pertanyaan tersebut perlu dikemukakan, karena Pemerintahan Prabowo akan mendirikan Sekolah Garuda sebagai sekolah unggulan. Namanya Garuda Unggul. –Orang boleh berasosiasi pada background partai yang dikomandani Prabowo yang berlambang burung Garuda, mengapa misalnya bukan sekolah Banteng, Bintang, atau Ka’bah?–
Sebutan “unggul”, tentu mengisyaratkan eksklusifitas, karena ada “nilai lebih” dibandingkan dengan sekolah umumnya. Istilah “unggul” sendiri, secara leksikal bermakna: “lebih tinggi (pandai, baik, cakap, kuat, awet, dan sebagainya) daripada yang lain-lain”(KBBI); Ini bermakna bahwa Sekolah Garuda Unggul adalah sekolah yang “lebih” dibandingkan sekolah lainnya.
Pemerintah sendiri melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres), Nomor 116, Tahun 2025, tentang Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda, menyebut dengan jelas bahwa SMA Garuda sebagai SMA unggul, bukan SMA biasa. Sekolah Garuda, didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), didesain (designed) sebagai sekolah unggul dari awal, tidak seperti sekolah biasa yang tumbuh kembangnya bersifat alami (natural), tidak didesain unggul dan atau juga tidak dirancang sebagai sekolah berprestasi.
Sistem rekrutmennya pun (intake) tentu berbeda, antara sekolah yang bersifat “designed” dan sekolah yang bersifat “natural”. Yang pertama ada syarat dan kualifikasi tertentu yang wajib dipenuhi secara rigid, untuk mencapai tujuan spesifik; sedang yang kedua: Siapa saja bisa masuk untuk ditampung, dengan tujuan yang “tidak spesifik”, longgar, dan “natural”, seadanya.
Cara membangun sarana dan prasarananya tentu berbeda, sekolah “by designed” sudah dirancang luas area, ruang, media pembelajaran, sarana laboratorium, lapangan olahraga, dan lainnya, lengkap dan semua keperluan siswa dipenuhi dan tersedia semua.
Berbeda dengan sekolah “by nature”, biasanya atas inisiatif perorangan, atau masyarakat, dana terbatas, bahkan mengandalkan iuran Masyarakat, sarana dan prasarana tidak tersedia kecuali ruang belajar, kantor kecil dan WC. Segalanya tumbuh secara alami dan kekurangan di semua lini.
Sekolah Garuda memang “sengaja” dirancang, didesain (designed) –sebagai program strategis nasional untuk– menjadi sekolah unggul yang akan menjadi kawah candradimuka sekolah yang outputnya memiliki keunggulan spesifik dalam bidang sains, teknologi, dan kepemimpinan sehingga bisa masuk kampus top dunia –(lalu apakah di Indonesia tidak ada kampus yang top sehingga tidak di-arah-kan ke sana? Tujuan ini pun meng-inlander-kan Pendidikan anak negeri, seolah tidak mampu menghasilkan output unggul dan brilian).
Sebagai sekolah “unggul” tentu menimbulkan pertanyaan, “Apakah sekolah-sekolah yang ada tidak unggul?” jawaban jujurnya, “Tidak unggul, sehingga perlu didirikan sekolah unggul”. Namun apakah Sekolah Garuda Unggul kemudian mampu menjawab pertanyaan mendasar secara konstitusional bahwa bangsa Indonesia harus cerdas sebagaimana diamanatkan Pembukaan UUD 1945. Tentu tidak.
Program sekolah ini, mirip pola pikir (mindset) “grade” peningkatan pendidikan Indonesia di tingkat Internasional dengan cara mengirimkan siswa Indonesia ikut kompetisi olimpiade Internasional dalam bidang Matematika, sains, fisika, kimia, dan lainnya, dan meski tidak disebut olimpiade, termasuk di sini adalah lomba MTQ internasional, lalu menang.
Apakah ketika siswa Indonesia juara olimpiade sains internasional menjawab pertanyaan bahwa pendidikan Indonesia sudah maju dan unggul? Jawabannya tentu “TIDAK”. Siswa juara International Olympic karena diberi (dicekoki:Kw) pelajaran khusus yang tidak sama dengan sekolah alami (by nature). Andai grade sekolah Indonesia baik dan unggul, maka tidak perlu untuk menjadi juara olimpiade harus ada pendidikan khusus. Nyatanya pendidikan umum belum mampu menghasilkan para juara tingkat internasional. Jika demikian, maka grade mutu pendidikan Indonesia masih rendah, biasa-biasa saja, belum unggul.
