Dampak musim kemarau kini benar-benar mengancam jutaan warga di pelosok Jawa Timur. Sumur-sumur warga mulai mengering, menyisakan tanah retak dan deretan jeriken kosong yang menanti ketidakpastian. Lebih dari 1,5 juta jiwa harus berjuang keras demi mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Krisis air yang kian mendesak ini membuat 22 kabupaten dan kota di Jawa Timur bergerak cepat menetapkan status Siaga Darurat Kekeringan. Langkah ini menjadi pintu masuk resmi agar bantuan air bersih dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat segera disalurkan ke desa-desa yang terdampak kekeringan ekstrem.
Melihat kondisi tersebut, sudah saatnya Muhammadiyah Jawa Timur ikut bergerak. Melalui Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) yang tersebar di seluruh Jawa Timur, bantuan air bersih dapat segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Bantuan ini seyogianya tidak hanya berfokus pada air bersih, tetapi juga pasokan pangan melalui Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah (Lazismu). Pasalnya, para petani di wilayah pedesaan berpotensi besar mengalami gagal panen sehingga membutuhkan pasokan sembako.
Berdasarkan pemetaan awal Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur, potensi kekeringan tahun ini diperkirakan meluas hingga 29 kabupaten/kota, mencakup 260 kecamatan dan 926 desa. Dampak sosial dan ekonominya cukup signifikan, mengancam kehidupan sekitar 1.582.672 jiwa atau 489.608 Kepala Keluarga (KK).
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jawa Timur, Gatot Soebroto, menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus mematangkan langkah penanganan darurat. Dari 22 daerah yang telah mengajukan status siaga, sebanyak 15 kabupaten/kota secara resmi meminta bantuan penyaluran (dropping) air bersih yang didanai melalui APBD Provinsi Jawa Timur.
“Dari 15 kabupaten/kota tersebut, kami langsung bergerak menyalurkan air ke 11 titik lokasi mendesak. Penanganan tidak bisa ditunda karena warga di sana memang sangat membutuhkan,” tegas Gatot.
Adapun 22 daerah yang telah menetapkan status kedaruratan kekeringan tersebut meliputi Kabupaten Bondowoso, Lamongan, Banyuwangi, Lumajang, Bangkalan, Blitar, Pasuruan, Trenggalek, Gresik, Malang, Jember, Sampang, Mojokerto, Situbondo, Tulungagung, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Jombang, Bojonegoro, Pamekasan, hingga Kota Batu.
BPBD Jatim imbau seluruh pemerintah daerah untuk terus memperbarui data kondisi lapangan secara real-time. Melalui koordinasi yang cepat, armada truk tangki air diharapkan dapat segera tiba di permukiman warga sebelum krisis air bersih berdampak lebih jauh terhadap kesehatan dan sanitasi masyarakat. || chusnun
