Tanggal 25 Juli 2026 menjadi momentum penting untuk membaca kembali perjalanan panjang dua kekuatan Islam terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Di tengah perubahan sosial, perkembangan teknologi digital, pergantian generasi umat, hingga semakin dekatnya agama dengan dunia politik. Lantas muncul sebuah pertanyaan besar yang menarik perhatian publik: ke mana arah Muhammadiyah dan NU di masa depan? Apakah keduanya tetap menjadi kekuatan moral yang berdiri di tengah masyarakat, atau mulai berubah menjadi kekuatan politik yang ikut bertarung dalam perebutan kekuasaan?
Pertanyaan ini semakin menarik karena sejarah Indonesia menunjukkan bahwa organisasi Islam tidak pernah hanya berbicara tentang ibadah, tetapi juga ikut menentukan perjalanan bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan hingga era demokrasi modern, Muhammadiyah dan NU selalu hadir sebagai kekuatan sosial yang memiliki pengaruh besar. Namun, tantangan zaman sekarang berbeda. Jika dahulu tantangannya adalah penjajahan dan keterbelakangan pendidikan, kini tantangannya adalah politik identitas, polarisasi masyarakat, ekonomi digital, krisis moral generasi muda, serta bagaimana agama tetap menjadi sumber nilai tanpa kehilangan independensi.
Membicarakan Muhammadiyah dan NU tidak dapat dilepaskan dari sosok dua ulama besar yang menjadi fondasi sejarah Islam modern Indonesia, yaitu KH Ahmad Dahlan dan KH Hasyim Asy’ari. Keduanya sering disebut sebagai dua tokoh besar yang memiliki hubungan intelektual dan perjuangan dalam satu zaman. Walaupun kemudian melahirkan organisasi dengan karakter berbeda, keduanya memiliki akar perjuangan yang sama: membangun umat Islam agar memiliki ilmu, akhlak, dan kemampuan menghadapi perubahan zaman.
KH Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912 di Yogyakarta dengan semangat tajdid atau pembaruan Islam. Beliau melihat bahwa umat Islam harus bangkit melalui pendidikan modern, penguatan ilmu pengetahuan, pelayanan sosial, serta pemahaman agama yang kembali kepada sumber utama Islam yaitu Al-Qur’an dan Sunnah. Sementara KH Hasyim Asy’ari mendirikan Nahdlatul Ulama pada tahun 1926 di Surabaya sebagai gerakan yang menjaga tradisi Islam Ahlussunnah wal Jama’ah, memperkuat pesantren, menjaga sanad keilmuan ulama, serta mempertahankan nilai-nilai keislaman yang telah berkembang di masyarakat Nusantara. Dua tokoh ini bukan simbol pertentangan, melainkan simbol bahwa Islam dapat berkembang melalui berbagai pendekatan.
Hubungan antara dua bestie KH Ahmad Dahlan dan KH Hasyim Asy’ari sering kali disalahpahami oleh sebagian masyarakat sebagai hubungan dua kelompok yang selalu berbeda. Padahal jika melihat sejarah secara lebih luas, keduanya merupakan bagian dari gerakan kebangkitan Islam Indonesia. Perbedaan antara Muhammadiyah dan NU lebih banyak berada pada pendekatan dakwah, metode memahami teks agama, dan strategi sosial, bukan pada tujuan utama Islam. Muhammadiyah bergerak dengan pendekatan pembaruan, rasionalitas, pendidikan modern, dan penguatan amal usaha seperti sekolah, universitas, rumah sakit, serta lembaga sosial.
NU bergerak melalui kekuatan pesantren, ulama, tradisi keilmuan kitab kuning, dan penguatan masyarakat akar rumput. Perbedaan tersebut sebenarnya menjadi kekayaan intelektual Islam Indonesia. Seperti sebuah bangunan besar, Muhammadiyah dan NU memiliki pintu masuk berbeda, tetapi berada dalam rumah yang sama, yaitu membangun masyarakat Islam yang berkemajuan dan berkeadaban. Jika keduanya mampu bersinergi, maka kekuatan umat Islam Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan terbesar dalam menghadapi tantangan global.
Namun memasuki era politik modern, hubungan antara agama dan kekuasaan menjadi persoalan yang semakin kompleks. Muhammadiyah dan NU memiliki basis massa yang sangat besar sehingga secara politik memiliki pengaruh yang tidak kecil. Banyak tokoh dari kedua organisasi tersebut terlibat dalam pemerintahan, parlemen, maupun berbagai lembaga negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa umat Islam tidak dapat dipisahkan dari kehidupan politik nasional.
Akan tetapi, persoalan utama muncul ketika nilai agama mulai digunakan hanya sebagai alat mobilisasi politik. Agama yang seharusnya menjadi sumber keadilan, kejujuran, dan kepedulian sosial terkadang dipersempit menjadi simbol dukungan terhadap kelompok tertentu. Inilah tantangan besar Muhammadiyah dan NU: bagaimana tetap berkontribusi dalam politik tanpa kehilangan fungsi utama sebagai penjaga moral bangsa. Politik membutuhkan nilai agama, tetapi agama juga membutuhkan kehati-hatian agar tidak kehilangan kesucian karena kepentingan kekuasaan.
Jika melihat perjalanan sejarah, keterlibatan ulama dalam politik sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Sejak masa perjuangan kemerdekaan, para ulama telah memainkan peran penting dalam mempertahankan bangsa Indonesia. KH Hasyim Asy’ari melalui Resolusi Jihad tahun 1945 menjadi salah satu contoh bagaimana ulama memberikan dorongan moral kepada rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan. Dari lingkungan Muhammadiyah, tokoh seperti Ki Bagus Hadikusumo juga memiliki kontribusi besar dalam perumusan dasar negara dan perjalanan awal Republik Indonesia.
Fakta sejarah tersebut menunjukkan bahwa Islam Indonesia memiliki tradisi kebangsaan yang kuat. Namun, konteks tahun 2026 berbeda dengan masa perjuangan kemerdekaan. Tantangan saat ini bukan lagi melawan penjajah, tetapi menghadapi bagaimana demokrasi tetap sehat, bagaimana kebijakan publik berpihak kepada rakyat, bagaimana pendidikan Islam mampu menjawab perkembangan teknologi, serta bagaimana organisasi Islam besar seperti Muhammadiyah dan NU tetap menjadi kekuatan yang membawa kesejukan di tengah masyarakat yang semakin mudah terpecah.
Memasuki tahun 2026, posisi Muhammadiyah dan NU menghadapi tantangan yang semakin besar karena dunia politik Indonesia mengalami perubahan yang cepat. Politik hari ini tidak hanya berlangsung di ruang parlemen atau pemerintahan, tetapi juga bergerak melalui media sosial, opini publik, komunitas digital, dan pertarungan gagasan di ruang virtual. Organisasi Islam besar seperti Muhammadiyah dan NU tidak bisa hanya melihat politik sebagai perebutan jabatan, tetapi harus memahami politik sebagai proses menentukan arah kehidupan masyarakat. Ketika kebijakan negara menyangkut pendidikan, ekonomi, kesehatan, lingkungan, teknologi, dan kehidupan beragama, maka organisasi keagamaan memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan pandangan.
Namun, keterlibatan tersebut harus tetap berdasarkan nilai keislaman dan kepentingan masyarakat luas, bukan sekadar kedekatan dengan kelompok politik tertentu. Tantangan terbesar adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara peran kebangsaan dan independensi organisasi. Muhammadiyah sejak awal dikenal sebagai gerakan masyarakat sipil yang kuat melalui amal usaha, sementara NU memiliki kekuatan besar melalui jaringan pesantren dan komunitas akar rumput. Kedua model ini menjadi modal penting untuk membangun Indonesia yang lebih berkeadilan.
