Istana kembali mempertontonkan atraksi politik favoritnya, yakni pencopotan pejabat tanpa memberikan penjelasan yang gamblang kepada publik. Keputusan mendepak Purbaya Yudhi Sadewa dari kursi Menteri Keuangan dan menggantinya dengan Suahasil Nazara, pada 14 September 2026, menyisakan kasak-kusuk yang merembet cepat, mulai dari ruang rapat jajaran direksi, koridor akademisi, hingga riuh perdebatan di warung kopi.
Semua orang menduga-duga mengapa sosok yang di awal kemunculannya bergaya bak seorang koboi ini mendadak dilengserkan dari jabatannya. Purbaya yang awalnya digadang-gadang bakal menjadi penunggang kuda yang tangguh, ternyata gagap saat harus menjadi penggembala di tengah himpitan berbagai kepentingan.
Apapun alasan resminya nanti, satu hal yang sudah pasti adalah Purbaya gagal—atau mungkin menolak—mengikuti irama langkah Presiden Prabowo, baik yang bernilai positif maupun negatif.
Bukan Republik Indonesia namanya jika sebuah keputusan politik tidak melahirkan berbagai spekulasi. Dalam kasus pencopotan Purbaya, terdapat tiga dugaan isu utama yang mencuat ke permukaan.
Pertama, dugaan ketidakselarasan dengan Danantara terkait alokasi dan kelancaran setoran dana, menjadi kerikil tajam yang memicu keretakan. Ketika lembaga pengelola investasi membutuhkan ruang gerak yang fleksibel, Purbaya dianggap terlalu kaku dalam menjaga dompet negara.
Kedua, ada dugaan masalah terkait keberanian Purbaya dalam mengusik atau mengurangi anggaran program Makan Bergizi Gratis. Mengoreksi anggaran program unggulan Istana demi efisiensi fiskal sama saja dengan menaruh leher di tiang gantungan politik, karena niat baik tersebut justru dibaca sebagai bentuk ketidaksetiaan terhadap agenda prioritas Presiden.
Dugaan ketiga berhubungan dengan sikap keras Purbaya terhadap peredaran cukai rokok ilegal yang belakangan ini kian masif disorot. Penindakan tegas terhadap rokok bodong disinyalir mulai menyenggol dan mengusik lini bisnis yang diduga melibatkan oknum politisi Senayan. Membasmi praktik ilegal memang terlihat keren di depan kamera, tetapi tindakan tersebut sangat berisiko tinggi apabila lupa memperhitungkan siapa sosok berpengaruh yang berada di balik layar.
Dua Pengelola Keuangan Negeri Telah Berganti
Jika kita melihat dari analisis sederhana dengan memundurkan kalender sedikit, pencopotan Purbaya bukanlah petir tunggal di siang bolong, melainkan rentetan gelombang dari gonjang-ganjing pada elite pengelola keuangan negeri ini dalam tiga bulan terakhir.
Sebelum peristiwa pencopotan Purbaya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo telah lebih dulu mengundurkan diri dari jabatannya pada Juli 2026 setelah memimpin selama kurang lebih tujuh tahun. Dan kini, Purbaya menyusul diundurkan alias dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan setelah setahun menjabat.
Melihat dari dua peristiwa besar tersebut, muncul dugaan kuat bahwa kondisi finansial negeri ini sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Terjadi indikasi adanya tekanan yang begitu masif dari berbagai pihak yang berusaha melakukan intervensi terhadap kemandirian fiskal dan moneter Indonesia.
Ketika para pengawal benteng keuangan negara dituntut untuk selalu mengangguk pada selera politik teknokratis, pilihan yang tersisa bagi mereka hanyalah mundur secara teratur atau dipaksa untuk angkat kaki.
Pada akhirnya, Purbaya yang saat tampil di awal bergaya koboi ternyata tak mampu menjadi “penggembala sapi” di tengah kompleksitas politik anggaran. Purbaya lupa bahwa untuk menggembalakan kebijakan di Jakarta, tidak cukup hanya berbekal keberanian memicu amunisi dan gertakan. Dibutuhkan kecerdasan bernavigasi di antara ambisi proyek populis, godaan setoran modal, dan tekanan dari parlemen. Saat benturan kepentingan tak lagi terelakkan, sang koboi akhirnya terpelanting dari pelananya sendiri.
Pencopotan ini menjadi alarm keras bagi stabilitas ekonomi nasional, di mana publik kini menanti apakah penggantinya adalah teknokrat sejati atau sekadar juru bayar yang rajin memvalidasi keinginan Istana. (*)
