Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan terus memperkuat layanan pendidikan inklusif melalui kolaborasi berbagai pihak. Langkah ini untuk menjawab kebutuhan layanan pendidikan inklusif bagi lebih dari 170 ribu murid penyandang disabilitas di sekolah umum.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa pendidikan inklusif membutuhkan dukungan dan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan.
Kolaborasi antara pemerintah, legislatif, satuan pendidikan, serta partisipasi aktif para Guru dan Tenaga Pendidik akan memberikan dorongan bagi tumbuh dan berkembangnya pendidikan inklusif secara lebih masif dan berkelanjutan.
“Melayani anak-anak berkebutuhan khusus adalah sebuah kemuliaan. Ini membutuhkan kerja bersama pemerintah, sekolah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan agar layanan pendidikan inklusif dapat berjalan optimal,” ujarnya.
Dewasa ini, tantangan bagi pendidikan inklusif yang perlu menjadi perhatian bersama adalah bagaimana untuk terus memperkuat kapasitas guru dalam menghadirkan pembelajaran yang adaptif dan berkeadilan bagi semua murid, serta membekali seluruh Tenaga Kependidikan mengenai layanan pendidikan inklusif.
Sebagai solusi, Menteri Mu`ti mengungkapkan bahwa penguatan kapasitas guru khususnya Guru Pendidikan Khusus (GPK) menjadi kunci dalam memperluas layanan pendidikan inklusif. Guru juga dapat mendorong lahirnya ruang pertemuan yang aman dan nyaman serta memungkinkan para murid di seluruh Indonesia membaur tanpa sekat diskriminasi, serta dapat bertumbuh mencapai potensi terbaik mereka.
”Dengan kebersamaan dan komitmen yang kuat terutama dalam penguatan kapasitas guru, kita dapat memastikan bahwa seluruh anak Indonesia memperoleh pendidikan bermutu dan tumbuh menjadi generasi hebat,” tegasnya.
Dukungan terhadap program ini disampaikan oleh Ketua Komisi X DPR RI, Himmatul Aliyah, yang mengapresiasi langkah Kemendikdasmen dalam menghadirkan solusi atas berbagai tantangan pendidikan inklusif.
“Kami dari Komisi X DPR RI memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas peluncuran program ini. Ini merupakan jawaban atas tantangan di lapangan, khususnya terkait ketersediaan guru yang terlatih dalam pendidikan inklusif,” ujarnya. (*/tim)
