Muhammadiyah menegaskan bahwa komitmennya terhadap Republik Indonesia tidak sekadar berhenti pada kesepakatan menjaga persatuan, melainkan melangkah lebih jauh menuju pembuktian nyata untuk memajukan bangsa berdasar Pancasila.
Pesan strategis tersebut disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah sekaligus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Abdul Mu’ti, dalam Pengajian Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Malang, Ahad (9/8/2026).
Mu’ti menjelaskan, konsep Darul Ahdi Wasy Syahadah (Negara Kesepakatan dan Kesaksian)—yang dirumuskan pada Muktamar ke-47 Muhammadiyah tahun 2015 di Makassar—mengamanatkan tanggung jawab sejarah yang besar bagi seluruh kader.
“Muhammadiyah ikut melahirkan Indonesia. Karena itu, Muhammadiyah bertanggung jawab memastikan Indonesia bisa bergerak lebih maju,” ujar Mu’ti.
Jejak kontribusi ini telah terukir sejak era sebelum kemerdekaan. Muhammadiyah secara konsisten ‘mewakafkan’ kader-kader terbaiknya untuk berjuang, baik secara fisik, pemikiran, maupun jalur politik—termasuk tokoh-tokoh bangsa seperti Soekarno hingga Ki Bagus Hadikusumo.
Menurut Mu’ti, status Indonesia sebagai Darus Syahadah atau “negara pembuktian” menuntut kerja nyata dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.
Dari berbagai amanat konstitusi tersebut, Muhammadiyah memberikan fokus utamanya pada upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam perspektif Al-Qur’an, wujud pencerdasan ini adalah mencetak generasi ulul albab.
“Jika kita merujuk Surah Ali Imran ayat 190–191, ulul albab adalah mereka yang memiliki kemampuan berpikir kritis dan berkonsep high-order thinking. Melalui kemampuan itulah mereka belajar dan terus mengembangkan ilmu pengetahuan bagi kemajuan bangsa,” pungkasnya. (*/tim)
