Muhammadiyah menegaskan bukan sebagai organisasi atau partai sosialis, melainkan gerakan dakwah berkarakter sosial kuat yang berakar pada nilai tauhid. Komitmen terhadap keadilan, pemberdayaan masyarakat lemah, serta perlawanan terhadap kemiskinan dan penindasan telah menjadi pijakan Persyarikatan sejak didirikan oleh KH Ahmad Dahlan.
Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Arif ‘An, dalam program Ngaji Sore bertema “Muhammadiyah dan Sosialisme, Menuju Peradaban yang Lebih Berkemajuan” di TVMu, Ahad (6/9/2026).
“Muhammadiyah bukan partai sosialis, tetapi memiliki kepekaan sosial yang sangat tinggi. Sejak awal berdiri, fokus gerakannya memang dakwah sosial,” ujar Arif.
Arif menjelaskan, keberpihakan tersebut lahir dari realitas sosial masa lalu—seperti kelaparan, ketimpangan ekonomi, dan keterbelakangan pendidikan—yang direspon KH Ahmad Dahlan melalui aksi nyata. Muhammadiyah bahkan telah merintis ekonomi kerakyatan, koperasi, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), serta layanan sosial jauh sebelum konsep tersebut diadopsi dalam kebijakan negara.
Meski memiliki iris gagasan dengan sosialisme terkait perlawanan terhadap penindasan dan kesenjangan, Arif menekankan adanya perbedaan ideologis yang mendasar.
Sosialisme menempatkan negara sebagai pemegang kendali dominan, sementara kapitalisme menyerahkan seluruh dinamika pada mekanisme pasar. Sebaliknya, Muhammadiyah memandang peran agama, masyarakat, dan negara harus berjalan secara seimbang dan saling melengkapi.
“Basis Muhammadiyah adalah keadilan atas perintah Allah. Jadi antara masyarakat, negara, dan agama, semuanya berkelindan (mix),” tegasnya.
Dari Surah Al-Ma’un menuju Tauhid Sosial
Karakter dakwah Muhammadiyah berakar kuat pada penafsiran Surah Al-Ma’un. KH Ahmad Dahlan mengajarkan bahwa Al-Qur’an tidak sekadar dibaca, tetapi wajib dipraktikkan dalam bentuk kepedulian terhadap kelompok yang membutuhkan.
Arif memperluas makna kemiskinan tidak hanya sebatas persoalan finansial, tetapi juga keterbatasan pendidikan dan pemahaman keagamaan. Konsep inilah yang dikenal sebagai Tauhid Sosial—yakni menyambungkan kesalehan individual dengan kepedulian sosial.
“Tauhid sosial itu menerjemahkan sajadah tidak hanya di ruang salat. Nilai tauhid harus hadir di pasar lewat timbangan yang adil, di kantor, lembaga pendidikan, dan seluruh ruang publik,” jelas Arif.
Ia juga mengingatkan para kader agar menghindari kesenjangan antara hablum minallah (hubungan dengan Allah) dan hablum minannas (hubungan antarmanusia). Rajin beribadah ritual tetapi membiarkan tetangga kelaparan dianggap bertentangan dengan prinsip dasar Muhammadiyah.
Menutup keterangannya, Arif menegaskan bahwa aksi kemanusiaan Muhammadiyah bersifat inklusif dan tidak diskriminatif.
“Islam mengajarkan kita untuk membantu siapa saja tanpa memandang agama, suku, maupun latar belakang,” pungkasnya. (*/tim)
