Kenapa Ulama Muhammadiyah Tidak Berebut Menjadi Pimpinan?

Kenapa Ulama Muhammadiyah Tidak Berebut Menjadi Pimpinan?
*) Oleh : Syahrudin Darwis
Anggota Muhammadiyah NBM.495.547
www.majelistabligh.id -

Ada sebuah nasihat pendek dari H.Abdul Rozak Fachruddin—Pak AR:
“Jangan pilih pimpinan yang mencalonkan diri. Tidak mencalonkan diri, tetapi tidak menolak jika diberi amanah.”
Kalimat sederhana. Tetapi mungkin justru karena sederhana, ia menjadi sulit dilakukan di zaman ketika jabatan sering lebih cepat dikejar daripada amanah.

Muhammadiyah bukan organisasi kecil. Ia memiliki jaringan pendidikan, rumah sakit, perguruan tinggi, lembaga sosial, amal usaha dan aset yang sangat besar. Puluhan juta orang bersentuhan dengannya. Kader-kadernya tersebar dari pesantren sampai kampus, dari masjid sampai birokrasi, dari ruang kelas sampai dunia profesional.

Kalau kekuasaan adalah tujuan, Muhammadiyah jelas sangat menarik.
Tetapi anehnya, orang-orangnya tidak tampak berdesak-desakan mengejar kursi. .
Tidak ada kampanye pribadi yang berlebihan. Tidak ada rombongan pendukung yang sengaja dipamerkan. Tidak ada “santri Kyai Fulan” yang merasa lebih tinggi daripada “pengikut Profesor Fulan”. Tidak ada pengerahan massa untuk menunjukkan siapa paling kuat. .

Mengapa? .
Barangkali karena sejak awal Muhammadiyah mengajarkan sesuatu yang semakin langka: jabatan bukan kemuliaan. … Jabatan adalah beban.

Pak AR memberi contoh bukan melalui pidato, tetapi melalui kehidupan.
Ketika berkunjung ke daerah , ia lebih suka menumpang di rumah pimpinan daerah daripada hotel. Rumah sederhana di Jalan Silikat, Malang tempat Prof. Malik Fadjar tinggal, pernah menjadi persinggahan. Bahkan Mitsuo Nakamura, peneliti Jepang yang datang untuk menemui pimpinan Muhammadiyah, pernah dibuat terkejut: Pak AR datang membonceng sepeda motor Yamaha tua. . .

Seorang ketua umum organisasi besar.
Dengan sepeda motor tua.
Barangkali hari ini pemandangan seperti itu lebih sulit ditemukan daripada rapat yang membahas fasilitas pimpinan.

Pak AR bukan orang dengan deretan gelar panjang. Bukan pula tokoh yang membangun citra kesalehan dengan kemewahan. Tetapi dari kesederhanaan semacam itulah lahir tradisi besar: sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit dan berbagai amal usaha yang manfaatnya jauh melampaui usia pengelolanya.

Itulah zuhud yang tidak perlu diumumkan.
Itulah wara yang tidak membutuhkan kamera.
Dan mungkin itulah sebabnya jabatan tidak perlu diperebutkan.

Saya teringat kisah para ulama Muhammadiyah yang membangun pesantren, sekolah, perguruan tinggi atau rumah sakit dengan pikiran, tenaga dan harta sendiri, lalu menyerahkannya kepada persyarikatan.

Mereka tidak sibuk bertanya:
“Apa yang saya dapat?”
Mereka bertanya:
“Apa yang bisa saya tinggalkan?”

Di situlah letak perbedaan antara berkhidmah dan berkuasa.
Yang pertama meninggalkan amal.
Yang kedua sering meninggalkan nama.
Karena itu, jangan heran bila dalam tradisi Muhammadiyah terdapat orang-orang alim yang justru menyembunyikan kealimannya, orang-orang saleh yang tidak merasa perlu dipanggil wali, dan orang-orang kaya yang lebih suka menjadikan hartanya wakaf daripada menjadikannya panggung.

Mereka tidak miskin.
Mereka hanya tidak diperbudak kekayaan.
Mereka tidak anti-kemewahan.
Mereka hanya tahu kapan kemewahan harus ditundukkan.

Karena itu pula, melihat sebagian gaya hidup ulama hari ini kadang membuat kita bertanya.
Dulu, seorang ulama berpikir berkali-kali hanya untuk mengenakan pakaian baru di hadapan santrinya.
Sekarang, sebagian justru tidak keberatan memperlihatkan mobil, rumah, tunggangan, jam tangan, honor ceramah—bahkan urusan perkawinan—sebagai bagian dari pertunjukan kesalehan.

Tentu tidak ada kewajiban ulama hidup kumal.
Islam tidak mengharamkan kekayaan.
Ulama boleh kaya. Naik mobil boleh. Menginap di hotel berbintang pun bukan dosa.
Tetapi ada sesuatu yang lebih halus daripada hukum halal dan haram:
kepantasan.

Ketika umat sedang menghitung harga beras, memperlihatkan kemewahan secara berlebihan mungkin tidak haram.
Tetapi bisa kehilangan rasa malu.

Dan ketika kesalehan berubah menjadi industri, mimbar perlahan kehilangan kesunyiannya. .
Setahun menjelang Muktamar Muhammadiyah di Sumatra Utara pertanyaan yang paling penting mungkin bukan:
“Siapa yang akan menjadi pimpinan?”

Tetapi:
“Masih adakah orang yang tidak menginginkan jabatan, tetapi bersedia memikul amanah ketika dipanggil?”. .

Sebab organisasi besar tidak selalu rusak karena kekurangan kader.
Kadang ia mulai rusak ketika kader terlalu banyak menginginkan kursi.

Muhammadiyah pernah mengajarkan bahwa pimpinan adalah pelayan persyarikatan, bukan pemilik persyarikatan. .
Semoga tradisi itu tidak berhenti sebagai kenangan tentang Pak AR.
Sebab ketika jabatan mulai dikejar, amanah mulai kehilangan makna.
Dan ketika kursi lebih dicintai daripada khidmah, organisasi tinggal menunggu giliran kehilangan rohnya. (*)

 

 

Tinggalkan Balasan

Search