Dalam komunikasi publik, perbedaan semacam ini sangat penting. Misalnya, kita dapat mengatakan:
• “Akhlak Islam dalam kehidupan Ahmad Dahlan.”
• “Nilai-nilai Islam dalam pemikiran Buya Hamka.”
• “Keteladanan Umar bin Abdul Aziz.”
• “Islam dalam perspektif Muhammad Abduh.”
Ungkapan tersebut tidak serta-merta berarti bahwa mereka menciptakan agama baru. Namun, apabila seseorang mengatakan “Islam ala saya”, “Islam ala tokoh X”, atau “Islam ala penguasa Y”, tanpa penjelasan yang memadai, ungkapan tersebut dapat menimbulkan kesan seolah-olah Islam memiliki versi personal. Di sinilah ketepatan istilah menjadi bagian dari amanah ilmiah.
Bahaya Personifikasi Islam
Islam mempunyai prinsip universal, sedangkan manusia mempunyai keterbatasan. Karena itu, tidak boleh terjadi proses sebaliknya: perilaku manusia dijadikan ukuran kebenaran Islam. Seorang Muslim dinilai berdasarkan sejauh mana dirinya mengikuti Islam. Bukan Islam yang dinilai berdasarkan perilaku seorang Muslim.
Jika seorang Muslim melakukan kebaikan, kita katakan ia telah mengamalkan ajaran Islam. Jika seorang Muslim melakukan kesalahan, jangan dikatakan bahwa kesalahan itu adalah kesalahan Islam. Demikian pula seorang pemimpin yang beragama Islam tidak otomatis menjadikan seluruh kebijakan politiknya sebagai representasi Islam.
Allah SWT mengingatkan: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ “Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.” (QS. at-Taghābun [64]: 16).
Manusia tetap manusia. Sehebat apa pun seorang pemimpin, ia bukan Nabi. Karena itu, tidak ada manusia setelah Rasulullah SAW yang memiliki otoritas untuk menjadikan dirinya sebagai standar mutlak kebenaran agama.
Bahkan para sahabat Nabi pun tidak diposisikan sebagai manusia yang tidak mungkin salah. Dalam tradisi keilmuan Islam, seseorang dapat dihormati karena ilmu, ketakwaan, kepemimpinan dan kontribusinya, tetapi penghormatan kepada manusia tidak boleh berubah menjadi pengkultusan manusia.
Islam dan Kekuasaan: Wilayah yang Harus Dijaga
Persoalan menjadi lebih sensitif apabila Islam dikaitkan dengan seorang pemimpin negara. Islam memberikan prinsip-prinsip moral bagi kekuasaan: keadilan, amanah, musyawarah, tanggung jawab, kemaslahatan, keberanian menegakkan kebenaran dan larangan berbuat zalim. Allah SWT berfirman:
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.” (QS. an-Nisā’ [4]: 58).
Rasulullah SAW juga mengingatkan beratnya tanggung jawab kepemimpinan:
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).
Karena itu, ukuran Islami seorang pemimpin semestinya bukan sekadar simbol, label, penampilan, atau narasi yang dibangun di sekeliling dirinya. Ukuran yang lebih substantif adalah: apakah kekuasaannya dijalankan dengan amanah, adil, jujur, berpihak kepada kepentingan rakyat, menjaga hak-hak manusia dan menjauhi kezaliman?
Dengan demikian, seorang pemimpin tidak perlu “memiliki Islam sendiri”. Yang diperlukan adalah mengamalkan Islam dengan sebaik-baiknya dalam menjalankan amanah kekuasaan.
Kontroversi Tidak Boleh Menghilangkan Tabayyun
Polemik buku ini juga berkembang karena adanya pemberitaan mengenai sejumlah tokoh yang namanya tercantum dalam buku tetapi kemudian memberikan klarifikasi mengenai keterlibatan mereka. Misalnya, sejumlah pemberitaan menyebut adanya keberatan atau klarifikasi dari beberapa tokoh mengenai pencantuman nama dan tulisan mereka.
Persoalan tersebut, apabila benar, merupakan masalah etika akademik dan penerbitan yang harus dibedakan dari persoalan substansi keislaman buku. Dalam Islam terdapat prinsip فَتَبَيَّنُوا“Maka telitilah/klarifikasilah.” (QS. al-Hujurāt [49]: 6). Ayat ini sangat relevan dalam era media sosial. Jangan sampai kontroversi membuat masyarakat langsung menghukum sebelum membaca.
Jangan pula karena seseorang tidak menyukai seorang tokoh politik, lalu semua yang berkaitan dengan tokoh tersebut dianggap salah. Sebaliknya, jangan pula karena seseorang mendukung seorang pemimpin, lalu semua kritik terhadapnya dianggap sebagai kebencian atau permusuhan. Adil dalam menilai adalah bagian dari akhlak Islam.
Allah SWT berfirman:
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
“Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.” (QS. al-Mā’idah [5]: 8).
